Bengkulutoday.com – Empat anggota DPD RI asal Bengkulu, yakni Hj Leni Haryati John Latief, Elisa Ermasari, Destita Khairilisani, dan Sultan B. Najamudin menyampaikan hasil reses masa sidang II tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (28/10/2025).
Anggota Komite I DPD RI, Hj Leni Haryati John Latief, mengatakan, hasil reses masa sidang II tahun 2025–2026 yang disampaikan empat Senator asal Bengkulu memuat berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari agraria, ASN, pertanian, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya di Komite I menyoroti soal maraknya mafia tanah, pentingnya percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria, perlunya fleksibilitas fiskal agar daerah ber-PAD rendah dapat mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK, dan lain-lain," kata Hj Leni Haryati John Latief.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, bidang Komite II menyoroti lemahnya infrastruktur, banyaknya petani kesulitan memperoleh pupuk, modal, sertifikasi tanah, serta perlindungan harga hasil pertanian dan pemberdayaan kelembagaan petani masih lemah.
"Dalam sektor perkebunan, ditemukan konflik kemitraan plasma, tumpang tindih lahan, dan lemahnya pengawasan perizinan. DPD meminta peningkatan koordinasi antarinstansi serta sosialisasi aturan baru UU Perkebunan," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Majelis Taklim Perempuan Pimpinan Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, melalui Komite III, DPD menemukan rendahnya literasi konsumen, lemahnya pengawasan produk tanpa izin, dan belum aktifnya BPSK di banyak daerah.
"DPD mendorong pembentukan BPSK di seluruh kabupaten/kota serta penyusunan Perda Perlindungan Konsumen. Program MBG juga dinilai belum merata karena keterlambatan anggaran dan minimnya pengawasan gizi. DPD merekomendasikan pelibatan UMKM lokal, peningkatan fasilitas dapur sehat, serta sinkronisasi data penerima dengan data miskin ekstrem," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Forum Melayu Rembuk Bengkulu ini menambahkan, Komite IV menyoroti defisit anggaran daerah akibat rendahnya PAD, keterlambatan Perda pajak, perlunya dukungan ekspor bagi UMKM serta kesetaraan harga sawit dengan provinsi lain.
Di bidang pendidikan, DPD mencatat keterlambatan pengurusan izin Dapodik SMK yang berdampak pada tertahannya dana BOS dan fasilitas sekolah. Mahasiswa Bengkulu turut meminta akses informasi beasiswa yang lebih luas.
Selain itu, DPD menyoroti keterbatasan fasilitas rehabilitasi narkotika dan lemahnya koordinasi antarinstansi. DPD meminta pemerintah membangun pusat rehabilitasi terpadu di tingkat provinsi serta memperkuat program pencegahan berbasis sekolah.
"DPD RI Bengkulu menegaskan komitmennya memperjuangkan kebijakan pusat-daerah yang berpihak pada rakyat melalui telaah legislasi, penguatan otonomi daerah, serta percepatan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota se-Bengkulu," demikian Hj Leni Haryati John Latief.
