Bengkulutoday.com - Pandemi Covid-19 dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara bahwa, Covid-19 mengharuskan seluruh lini birokrasi melakukan transformasi. Baik dalam kebiasaan beraktivitas maupun kebijakan penganggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto mengatakan, Pemda Provinsi Bengkulu akan menyiapkan kebutuhan tatakelola transformasi digital yang dimaksud. Mulai dari perencanaan, peralatan hingga sumber daya manusianya.
"Pada masa pandemi ini kontak fisik harus dihindari, makanya digitalisasi harus dilakukan. Banyak efisiensi yang bisa kita dapat dan mengurangi biaya-biaya, misalnya perjalanan dinas, penggunaan kertas dan lain-lain. Untuk itu kita akan menyiapkan kebutuhannya," jelas Gotri usai webinar Bincang Transformasi KL dan Pemda yang mengangkat tema 'Transformasi Digital Bukan Pilihan Tapi Keharusan' di ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu, Rabu (12/8/2020).
Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa Covid-19 belum ada yang tahu kapan berakhir sehingga tranformasi digital jadi keharusan. "Kita tidak tahu kapan Covid-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu transformasi digital harus dilakukan. Pekerjaan dapat diselesaikan secara daring dengan bekerja dari rumah dan tetap efektif," jelas Suahasil
Ia meyakinkan, bekerja secara virtual mengurangi jumlah perjalanan dinas dan sekaligus akan mengurangi belanja.
"Perjalanan dinas bisa dialihkan secara virtual, tetapi di taraf tertentu memang harus dilakukan. Dengan transformasi digital perjalanan pasti dinas berkurang, belanjanya dapat dialihkan dengan belanja barang seperti belanja pulsa yang idealnya dapat diberikan kepada pegawai atau karyawan," paparnya.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh
Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Dikatakan Rini, efisiensi tatakelola secara digital juga membuat perampingan jumlah pegawai.
"Percepatan reformasi demokrasi yang bertransformasi secara digital membuat penyerdahanaan struktur organisasi. Birokrasi yang baik dan bersih, sederhana, flesksibel serta didukung oleh tatakelola yang baik dan cepat serta SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima," tukasnya.
