Seluma – Hingga awal Mei 2025, seluruh perangkat Desa Tawang Rejo, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, belum juga menerima penghasilan tetap (Siltap) mereka. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Desa Tawang Rejo, Poniman, saat diwawancarai pada Sabtu (3/5/2025).
"Alhamdulillah belum sampai hari ini. Bahkan belum ada informasi yang bisa membuat kami selaku aparat merasa tenang dan nyaman," ujar Poniman.
Ia menyebut belum ada kepastian dari pemerintah kabupaten soal kapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan dicairkan. Dari informasi yang diterimanya, kondisi defisit anggaran dan efisiensi di tingkat pusat menjadi salah satu penyebab tertundanya pencairan.
Kondisi ini telah memicu keresahan di kalangan perangkat desa. Bahkan, kata Poniman, beberapa aparat desa sampai terjerat utang karena mengandalkan gaji yang tak kunjung cair.
"Menjelang lebaran kemarin, ada Kadus dan Kaur yang harapannya bisa gajian untuk bayar utang di warung, tapi ternyata belum bisa. Itu sempat jadi polemik. Akhirnya kami saling bantu, pinjam meminjam uang antar perangkat," jelasnya.
Dampak keterlambatan ini juga dirasakan oleh warga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Poniman menyebut mayoritas penerima BLT DD di Tawang Rejo merupakan warga lansia, janda, atau sakit-sakitan yang sangat bergantung pada bantuan tersebut.
"Bahkan hari Senin kemarin ada yang datang ke rumah saya menanyakan BLT. Tapi saya hanya bisa bilang mohon bersabar, karena belum ada tanda-tanda pencairan," ucapnya.
Saat ini, jumlah penerima BLT DD di Tawang Rejo mencapai sekitar 38 hingga 39 orang, menurun dari tahun sebelumnya.
Poniman memastikan bahwa secara administratif dan teknis, Desa Tawang Rejo telah siap menyalurkan DD dan ADD. Semua persyaratan telah dipenuhi dan diajukan ke tingkat kabupaten. Artinya, kendala bukan berada di pihak desa.
Ia juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran telah berdampak pada pengurangan alokasi dana desa sekitar Rp25 juta. Dalam musyawarah desa, disepakati bahwa intensif aparat, termasuk imam, khatib, dan guru ngaji tetap akan diberikan selama 12 bulan namun dengan nilai yang dikurangi.
"Saya sendiri juga ikut dikurangi penghasilannya. Tapi yang penting tetap ada. Jangan sampai dipotong jumlah bulannya," tegasnya.
Poniman berharap Bupati Seluma dapat segera mengambil langkah dan memikirkan nasib perangkat desa yang saat ini sudah sangat terdampak.
"Tuntutan sosial kami tinggi, tiap ada hajatan kami wajib hadir. Tapi gaji belum cair. Rata-rata sekarang sudah berutang semua," pungkasnya. (Franky)
