Membahas Anak Hamil Sebelum Nikah

Ilustrasi

Catatan Kamsul Hasan

Undang undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Pernikahan direvisi menjadi UU No. 16 tahun 2019, berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Usia pernikahan sebelumnya untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Kini usia menikah baik untuk perempuan maupun laki-laki sama minimal 19 tahun.

Sejak 15 Oktober 2019, bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun harus mengurus dispensasi menikah melalui pengadilan dengan menyampaikan alasannya.

Pengadilan mengaku ada kecendrungan peningkatan permohonan dispensasi. Salah satu alasannya, sangat menyedihkan karena sudah hamil duluan.

Dilematis Dispensasi Nikah

Persoalan dispensasi nikah dengan alasan telah hamil duluan menjadi menarik buat pegiat hak anak. Kehamilan pada anak bukti kejahatan atau alat dispensasi ?

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76D 'Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain“.

Sementara dalam Pasal 76E "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Ancaman pencabulan terhadap anak sampai 15 tahun penjara jelas diatur Pasal 81 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin pencabulan terhadap anak yang menyebabkan kehamilan menjadi pertimbangan hukum untuk dispensasi nikah seperti diberitakan selama ini.

Kamsul Hasan adalah ahli pers, praktisi dan pengamat media. Staf pengajar pada sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat.