Skip to main content
pemda
BT
banner dprd lebong
BTD Mukomuko
BU
Politik
Sekda Kota Bengkulu Marjon diperiksa Panwaslih Kota Bengkulu

Marjon Bantah Mutasi Helmi Hasan Melanggar, Ini Dasarnya

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Bengkulutoday.com - Sekda Kota Bengkulu Marjon menjalani pemeriksaan di Panwaslih Kota Bengkulu. Ia diperiksa terkait mutasi yang dilakukan Pemkot Bengkulu pada 19 Januari 2018 lalu. Pada saat itu, 52 pejabat eselon III dan IV dimutasi, namun kemudian Plt Gubernur Bengkulu menyurati Mendari dan Mendagri kemudian membatalkan mutasi yang dilakukan oleh Pemkot Bengkulu itu.

Kepada media, Marjon membantah adanya pelanggaran dalam mutasi yang dilakukan Pemkot Bengkulu. Dasarnya adalah mutasi itu telah mendapat persetujuan Mendagri. Selain itu, Marjon menambahkan bahwa dalam surat yang dikatakan pembatalan mutasi 52 pejabat pemkot itu ada poin yang harus dilaksanakan, yakni merevisi SK yang dikeluarkan Helmi Hasan.

"Surat Mendagri perihalnya pembatalan namun pada poin 3 berbunyi agar merevisi SK yang dikeluarkan jaman Pak Helmi Hasan dan dapat melantik kembali yang bersangkutan, mengacu surat Mendagri," jelas Marjon.

"Sesuai dengan petunjuk Mendagri itu, agar Penjabat Wali Kota Bengkulu dapat melantik kembali, SK lama dibatalkan, dibuat SK baru lagi, ya itu tadi yang diangkat (pejabat dalam SK Helmi Hasan)," jelas Marjon di kantor Panwaslih Kota Bengkulu, Senin (12/2/2018).

Sesuai bunyi surat itu, kata Marjon, ASN yang telah dilantik dapat diangkat kembali. "Tapi karena pak Helmi Hasan sudah tidak menjabat maka pak Penjabat Wali Kota Bengkulu yang merevisi, bunyi surat itu Penjabat dapat melantik kembali dengan SK baru, ya pejabat yang lama itu yang dilantik," ujarnya.

"Kata siapa ada pelanggaran, yang melanggar itu ketika tanpa persetujuan, kalau tidak ada persetujuan Mendagri itu pelanggaran, lha ini ada persetujuan, soal laporan masyarakat itu hak masyarakat," imbuhnya. 

Ketua Panwaslih Kota Bengkulu Sugiarto menjelaskan, pihaknya memanggil Marjon terkait laporan dari masyarakat. "Jangka waktu kita punya lima hari setelah diterima laporan," kata Sugiarto.

Pihak Panwaslih belum bisa menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran dalam mutasi. Terkait pemeriksaan Marjon, Panwaslih menggali informasi dan keterangan terkait prosedur terbitnya SK mutasi. "Kami belum bisa berandai-andai, tapi kalau dalam aturan, dalam UU Pemilu sudah jelas sanksinya," imbuhnya. 

Sebelumnya pada Sabtu (10/2/2018) Puskaki melaporkan ke Panwaslih Kota Bengkulu terkait adanya dugaan pelanggaran UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dimana mutasi 52 pejabat eselon III dan IV yang dilakukan oleh Pemkot Bengkulu era Helmi Hasan dibatalkan oleh Mendagri. Atas laporan itu, pihak Panwaslih Kota Bengkulu telah memeriksa pihak pelapor, yakni Puskaki.

Permasalah terkait mutasi sebelumnya sudah diputuskan oleh Panwaslih Kota Bengkulu bahwa tidak ada unsur pelanggaran. Namun kemudian Penjabat Wali Kota Bengkulu mengatakan Mendagri membatalkan SK mutasi era Helmi Hasan tersebut. "Kami sudah mendapat kesimpulan dari klarifikasi para pejabat Pemkot yang dipanggil. Sudah kami plenokan juga. Kesimpulannya, tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran dalam mutasi pejabat di lingkungan pemerintah kota tersebut," kata Rayendra, Selasa (30/1/2018).

(Rori Oktriyansyah)

Dilihat: 215 kali

Facebook comments

Adsense Banner

Berita Terkait

IKLAN
PU Kota