Benkulutoday.com, - Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, mengungkapkan bahwa alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk penanganan inflasi di Bengkulu mencapai Rp145,85 miliar. Dana tersebut tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan BPS pada satuan kerja di Provinsi Bengkulu.
Namun, kata Bayu, realisasi belanja pada Februari 2024 baru mencapai 7,32%, dengan realisasi terbesar terjadi di satuan kerja (satker) PUPR, mencapai 8,45%, sementara satker lainnya masih di bawah 3%.
"Inflasi di Bengkulu masih tinggi, mencapai 3,56% pada bulan Maret dan melampaui batas 3 +/- 1. Oleh karena itu, diperlukan percepatan realisasi belanja penanganan inflasi," kata Bayu, saat Press Realese Kinerja APBN Bengkulu per 31 Maret 2024, Senin (29/4/24).
Percepatan realisasi belanja ini menjadi penting mengingat kondisi inflasi yang berada di atas batas yang dianggap sehat. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menekan laju inflasi di Bengkulu.
Bayu juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dan hasil yang optimal dalam penanganan inflasi di daerah ini.
"Dengan demikian, diharapkan inflasi di Bengkulu dapat terkendali dan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi regional," pungkasnya.
Dalam pers realese tersebut hadir Kepala KPP Indra Gunawan, Kepala KPPBC Koen Rachmanto, Kepala KPPN Bengkulu Mohammad Arief Barata, dan Kepala KPP Bengkulu Satu.
