Bengkulutoday.com - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, Provinsi Lampung siap menjadi ibu kota negara RI. Hal itu disampaikan Arinal Djunaidi saat rapat koordinasi gubernur se Sumatera di Bengkulu, Selasa (9/7/2019).
Arinal berpendapat, Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi ibu kota negara RI.
"Provinsi Lampung memiliki daya dukung, kemampuan dan juga merupakan representasi negara kepulauan. Sebab, di Provinsi Lampung dekat dengan sentral perekonomian nasional. Di Lampung dengan jumlah penduduk 9 juta jiwa juga terdapat berbagai macam suku bangsa. Ini mencerminkan kebhinekaan Indonesia," kata Arinal, seperti dikutip dari Pedomanbengkulu.com.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menanggapi usulan Provinsi Lampung sebagai ibu kota negara menyambutnya dengan baik. Menurut Rohidin, usulan Provinsi Lampung sebagai ibu kota negara bukan untuk bersaing dengan Kalimantan, melainkan bentuk kesiapan Provinsi Lampung untuk dijadikan ibu kota negara.
Untuk diketahui, para gubernur di kawasan Pulau Sumatera menggelar rapat koordinasi di Bengkulu. Kegiatan rakor digelar dari tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2019.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ingin membahas komoditas unggulan di Pulau Sumatera serta konektivitas. Dua hal besar itu diharapkan akan terwujud untuk menunjang perekonomian nasional.
Sebelumnya, Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan persiapan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota baru bisa dimulai pada 2020. Sehingga kajiannya harus dirampungkan pada tahun 2019 ini.
Bambang menjabarkan kajian teknis akan rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum pemindahan ibu kota hingga awal 2020.
"Kajian ini akan kita finalkan tahun ini sehingga keputusan lokasi juga kita harapkan bisa dilakukan tahun ini sehingga 2020 bisa dilakukan paling tidak persiapan untuk pembangunannya maupun pembangunan infrastruktur dasar itu sendiri," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Selanjutnya, tahun 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar, dan lama pembangunan ini diprediksi akan memakan waktu sekita tiga tahun hingga 2024.
Untuk diketahui, Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
(PB/WS)
