Picu Perpecahan, Mantan Aktivis HMI Kecam Bupati Bundra Jaya

Bupati Seluma Bundra Jaya

Seluma, Bengkulutoday.com - Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pujo Santoso mengecam pernyataan Bupati Seluma Bundra Jaya, terkait pilkada di Seluma yang akan digelar 2020 nanti. Dalam pernyataannya itu, Bundra mengatakan agar siapapun calon bupati jangan diserahkan kepada orang yang bukan dari Seluma, yang dipertegas lagi putra asli Seluma.

Berikut kutipan Bupati Seluma Bundra Jaya, di media Garudadaily.com:

“Saya mengharapkan, siapapun calon yang nomor satu (Cabup) carilah orang pribumi, dan jangan serahkan kabupaten kita ini pada orang yang bukan dari Seluma,” kata Bundra.

Lanjut Bundra, Seluma mulai dari perbatasan Bengkulu hingga perbatasan Bengkulu Selatan, mustahil tidak ada satu orang pun yang merupakan putra asli daerah yang tidak mampu menjadi seorang pemimpin.

“Dari Babatan hingga Alas, saya yakin ada putra daerah yang sanggup emban tugas sebagai bupati, karena putra daerah yang mengerti Kabupaten Seluma, wakil silahkan memilih dari luar, bisa suku apapun, asalkan bupati tetap asli orang Seluma,” demikian Bundra.

Artikel lengkapnya dapat dilihat di Garudadaily.com dengan judul: Pilkada Seluma: Suparto Maju, Bundra Minta Pilih Putra Daerah 

Pujo menilai, statemen Bundra Jaya tidak sejalan dengan semangat Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. 

Disebutkan Pujo, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang, tidak ada syarat harus putra asli dari daerah yang akan menggelar pilkada. 

"Sebagai bupati, dia adalah kepanjangan wewenang pemerintah pusat di kabupaten, seharusnya segala pernyataan dan tindakannya mencerminkan sikap kenegarawanan, bukan sebaliknya, memunculkan isu yang dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan politik, bumi Seluma ini adalah bagian dari NKRI, jadi tidak baik menyebut hanya putra asli saja yang memiliki hak membangun daerah ini, siapa saja punya hak yang sama sesuai undang-undang yang mengaturnya, terlebih dalam politik, itu melanggar hak asasi manusia jika menebar statemen bernuansa SARA," ujar Pujo dalam keterangan rilisnya, Selasa (13/8/2019).

Pujo menilai, pernyataan bupati itu dapat berpotensi memecah belah. Sebab, saat ini sudah tidak zamannya lagi menyoal kesukuan. "Sekarang ini sama-sama kita lihat, antara pendatang dan pribumi sudah membaur, sudah banyak yang menikah, beranak cucu, apakah masih layak menyoal pribumi dan pendatang," ucap Pujo.

Lanjut Pujo, Bupati Bundra Jaya harus mencabut statementnya dan meminta maaf kepada masyarakat Seluma. "Pernyataan itu harus dicabut dan harus meminta maaf, ini sensitif dan bisa berdampak luas," imbuhnya.

(Nv/JS)

www.domainesia.com