Oleh : Agustinus Mareo
Presiden RI Ir Joko Wododo terus mendorong pemerataan pembangunan ke kawasan Timur Indonesia, hal ini mencakup wilayah Papua dan Papua Barat. Pemuda Papua pun mengapresiasi keberlanjutan pembangunan di Papua sebagai implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jan Christian Arebo selaku Ketua Umum Pemuda Adat Papua mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.
Dalam sebuah kesempatan podcast / siniar yang dipandu oleh Danlanud Silas Papare, Marsekal Pertama TNI Budhi Achmadi, Christian mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa pemerintah saat ini sudah baik dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi Papua. Hanya saja masih banyak hal yang belum dilakukan perbaikan sebelumnya.
Pekerjaan rumah yang dimaksud oleh Christian adalah pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang belum berjalan dengan baik. Terlebih, tidak ada keterbukaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi kebijakan penyerapan dana.
Dirinya menjelaskan, pelaksanaan otsus ini kebijakan yang diatur hanya jumlah anggarannya. Sedangkan yang harus kita pahami pemerintah sudah menunjukkan anggaran otsus saat ini sudah cukup besar, hanya belum dikelola secara baik.
Di sisi lain, ada kelompok tertentu yang sengaja memainkan isu otsus untuk memperkeruh keadaan. Mereka menyebarkan isu otsus di Papua, jika isu tersebut sudah selesesai, kemudian berkembang lagi ke isu-isu yang lain.
Isu tersebut dimainkan oleh kelompok lain yang bertentangan dengan NKRI bahwa otsus tersebut sudah selesai. Setelah selesai, mereka akan mengajukan referendum, dan ini adalah sesuatu yang salah.
Christian juga mengajak kepada pemuda di Papua untuk hadir dengan membuka pikiran, pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final. Artinya, Papua tidak dapat berpisah dari Indonesia.
Namun, tentu saja pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara komprehensif sehingga tujuannya bisa tercapai. Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus Papua melalui UU 21/2001 dan Papua Barat melalui UU 35/2008.
Dirinya juga menambahkan, bahwa pemerintah pusat terus berkomitman dalam melanjutkan pembangunan di Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya serius selama lima tahun terakhir dari semua sektor.
Dalam siniar tersebut, Christian menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang baik.
Pada kesempatan sebelumnya, staf khusus Presiden yang juga merupakan putra asli Papua asal wilayah adat Saireri, Billy Mambrasar memberikan tanggapan secara tegas kepada orang-orang yang meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam membangun Bumi Nusantara Paling Timur ini.
Selama masa pemerintahannya pula, Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua.
Untuk pembangunan infrastruktur fisik misalnya, pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional.
Selain infrastruktur, Jokowi juga menerapkan kebijakan seperti “BBM Satu Harga”, sebagai wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Karena sebelumnya dinilai terdapat perbedaan harga BBM antara di Papua dan di luar Papua, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Serta Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Presiden Jokowi adalah serat optik Palapa Ring.
Tercatat pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur.
Selain infrastruktur, Pemerintah Jokowi juga peduli dan concern terhadap peningkatan kualitas SDM di Papua. Angka Indikator seperti Indeks Pembangunan manusia di kedua Provinsi Meningkat Pesat, aksesibilitas Pendidikan membaik dan juga angka pengangguran menurun.
Hal tersebut tentu menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap kemajuan serta kesejahteraan Papua dan Papua Barat agar menjadi wilayah yang lebih bermartabat.
Meski kita akui masih ada PR bagi pemerintah terhadap kebijakan untuk Papua dan Papua Barat, namun Presiden Jokowi telah meunjukkan progres kinerja yang patut diapresiasi, sehingga Bumi Cenderawasih dapat semakin maju dan memiliki daya saing.
(Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung)
