Jakarta, Bengkulutoday.com - Aksi demonstrasi yang diselenggarakan oleh kelompok Rakyat Bengkulu Menggugat (RBB) di Kantor Inspektorat Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk menekan Inspektorat Kemendagri agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Walikota Bengkulu Arif Gunadi. Aksi demo ini berlangsung Rabu, 1 November 2023.
Koordinator Lapangan RBB, Syaiful Anwar, menyampaikan kekhawatiran tentang kondisi tata kelola pemerintahan Kota Bengkulu sejak Arif Gunadi menjabat. Dalam dua bulan terakhir, berbagai masalah telah muncul yang memengaruhi baik tata kelola pemerintahan maupun kondisi ekonomi kota tersebut.
Salah satu masalah yang paling memprihatinkan adalah tingkat inflasi yang tinggi di Kota Bengkulu, mencapai 3,40 persen, menjadi yang tertinggi di Provinsi Bengkulu. Hal ini tercermin dalam lonjakan harga pangan, termasuk beras dan cabe.
Syaiful meyakini bahwa situasi ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan yang dianggap tidak tepat yang diambil oleh Penjabat Wali Kota.
Menangani inflasi di daerah merupakan tanggung jawab utama seorang kepala daerah, dan kegagalan dalam mengendalikan inflasi menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan.
Stabilitas perekonomian menjelang tahun politik 2024 menjadi perhatian serius, dan tingkat inflasi yang tinggi merupakan masalah yang harus segera diatasi.
Syaiful juga menyuarakan kekhawatiran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan prioritas Presiden Jokowi. ASN adalah kelompok yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Adanya indikasi bahwa banyak ASN di Kota Bengkulu memiliki pesan yang cenderung mendukung kelompok politik tertentu dalam status WhatsApp menjadi perhatian serius. Terdapat juga potensi konflik kepentingan karena istri Penjabat Wali Kota merupakan calon legislator di Dapil Kota Bengkulu.
Aksi demonstrasi ini dilaksanakan dengan tujuan agar Inspektorat Kemendagri melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap kinerja Penjabat Wali Kota Bengkulu. Audit kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa Penjabat Wali Kota menjalankan tugas dan fungsi utamanya dengan sebaik-baiknya.
Syaiful menekankan bahwa proses penunjukan Penjabat Wali Kota Bengkulu telah mengundang banyak kontroversi sejak awal. Keputusan terbaru yang menyangkut usulan nama Sekretaris Daerah yang telah ditolak oleh Gubernur telah menciptakan kekhawatiran, dan memunculkan pertanyaan apakah ada tindakan kolusi atau campur tangan politik tertentu dalam keputusan tersebut.
Isu-isu lain, seperti tingginya angka stunting dan ketidakjelasan terkait TPP (Tunjangan Pemeliharaan dan Pembiayaan), juga menjadi perhatian utama.
Syaiful akhirnya meminta Menteri Dalam Negeri untuk mencopot Arif Gunadi dari jabatan Penjabat Wali Kota Bengkulu setelah melalui proses evaluasi. Pencopotan dianggap sebagai solusi yang dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan pembangunan Kota Bengkulu yang lebih baik.
Setelah menyampaikan orasinya, perwakilan peserta aksi demonstrasi RBB diterima oleh pejabat utama Inspektorat Kemendagri, termasuk Kabag Umum dan Auditor Khusus yang bertanggung jawab terhadap kinerja penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia. (Red)
