Video Viral Tidak Terima SPT Juru Parkir Dicabut Picu Hearing di DPRD Kota Bengkulu
BENGKULU, Bengkulutoday.com – Polemik parkir tepi jalan umum di Kota Bengkulu kian memanas. Setelah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencabut Surat Perintah Tugas (SPT) seorang juru parkir, kini muncul video viral yang memperlihatkan oknum jukir lama diduga masih beroperasi di lokasi yang sama.
Dalam video yang beredar luas, terlihat situasi sempat memanas di lapangan. Oknum juru parkir yang SPT-nya telah dicabut diduga tidak terima dan tetap melakukan pungutan parkir, memicu ketegangan dengan pihak lain.
Peristiwa ini pun tak berhenti di lapangan. Polemik tersebut bahkan telah bergulir hingga ke meja hearing di DPRD Kota Bengkulu, menandakan persoalan parkir ini bukan lagi sekadar pelanggaran biasa.
Sebelumnya, Bapenda Kota Bengkulu telah resmi mencabut SPT juru parkir atas nama Tatang Regianto karena terbukti melanggar aturan, mulai dari tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, diduga mengalihkan tanggung jawab, hingga penarikan retribusi yang tidak sesuai.
Namun munculnya video viral ini justru membuka babak baru: apakah pengawasan di lapangan benar-benar berjalan?
Bapenda: “Seharusnya Sudah Clear”
Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti, mengaku terkejut dengan beredarnya video tersebut. Ia menegaskan bahwa secara administrasi, persoalan juru parkir tersebut seharusnya sudah selesai.
“Kami cukup kaget dengan adanya video itu. Secara administrasi, persoalan ini sebenarnya sudah clear setelah SPT dicabut,” ujar Noni.
Meski demikian, ia memastikan akan kembali mengevaluasi kondisi di lapangan agar tidak terjadi pembiaran terhadap pelanggaran.
“Ini akan kami tindaklanjuti. Tidak boleh ada aktivitas parkir ilegal setelah pencabutan SPT,” tegasnya.
Satpol PP: Bisa Dibawa ke Pengadilan, Ini Bukan Sekadar Pelanggaran Biasa
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Marulitua Situmorang, angkat bicara tegas. Ia menilai jika benar masih ada aktivitas pungutan parkir oleh pihak yang tidak memiliki legalitas, maka hal tersebut sudah masuk kategori pelanggaran serius.
“Kalau ada pelanggaran Perda yang ditemukan ke depan, kami akan berikan sanksi tegas, bahkan bisa sampai ke meja pengadilan,” tegas Sahat, Kamis (16/4/2026).
Tak hanya itu, ia juga membuka kemungkinan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana dalam praktik tersebut.
“Kalau sudah mengarah ke tindakan pidana atau premanisme, tentu akan kami koordinasikan dengan pihak berwajib. Pemerintah tidak boleh kalah dengan premanisme,” tegasnya.
Alarm Keras: Parkir Jadi Ladang Konflik?
Kasus ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Bengkulu. Selain berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), lemahnya pengawasan juga bisa memicu konflik di lapangan.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah: apakah penertiban akan benar-benar ditegakkan, atau justru praktik lama akan terus berulang?
Yang jelas, dengan viralnya video dan masuknya isu ini ke DPRD, persoalan parkir di Kota Bengkulu tak lagi bisa dianggap sepele.
Versi dari Juru Parkir: Merasa Belum Diberi Ruang Penjelasan
Di sisi lain, juru parkir yang SPT-nya telah dicabut, Tatang Regianto, disebut tidak terima atas keputusan tersebut. Dari informasi yang dihimpun, yang bersangkutan merasa pencabutan dilakukan tanpa memberikan ruang klarifikasi secara menyeluruh.
Ia juga mengklaim masih memiliki keterikatan kerja di lokasi tersebut, sehingga memilih tetap berada di lapangan. Hal inilah yang kemudian memicu ketegangan dan terekam dalam video yang viral di masyarakat.
Sejumlah pihak yang berada di lokasi saat kejadian menyebut, situasi sempat memanas karena adanya perbedaan klaim terkait kewenangan pengelolaan parkir di titik tersebut.
Terkait tudingan pelanggaran, pihak juru parkir disebut membantah telah melakukan penyimpangan seperti yang dituduhkan, dan menganggap persoalan tersebut masih perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tertulis dari yang bersangkutan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna mendapatkan keterangan langsung secara utuh.
