Kota Bengkulu, Bengkulutoday.com - Adanya kebijakan rasionalisasi anggaran oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ternyata tak sepenuhnya dipahami oleh SKPD. Pasalnya dari konfirmasi kepada anggota dewan provinsi, diperoleh informasi telah terjadi kesalahpahaman menerapkan rasionalisasi.
" Rasionalisasi itu untuk anggaran-anggaran di SKPD yang tidak terlalu penting, misalnya belanja makan minum, honor-honor yang tidak penting, belanja-belanja perjalanan dinas yang terlalu berlebihan, itu yang dirasioanalisasikan, " kata anggota dewan provinsi yang menolak disebut namanya. Rasionalisasi anggaran bukan untuk belanja modal, sebab belanja modal itu merupakan kebutuhan urgen pembangunan dan memiliki nilai investasi.
Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan. Menurutnya lagi, belanja modal tidak perlu rasionalisasi, begitupun keinginan gubernur. "Ada kesalahpahamn memaknai rasionalisasi, akibatnya berdampak luas pada penyerapan anggaran," katanya.
Selain itu, ia menyebut adanya ketakutan di pejabat SKPD karena Gubernur baru. "Gubernur itu maunya SKPD terbuka, berargumentasi yang memiliki dasar sesuai dengan tupoksinya," imbuhnya. Selama ini Ia menilai ada upaya membenturkan Gubernur dengan DPRD. "Namun sekarang sudah jelas apa yang dimaksud rasionalisasi," ungkapnya. (Lj)
