Bengkulutoday.com, BENGKULU – Polemik dugaan penangkapan di kawasan pintu Tol Bengkulu–Taba Penanjung, Rabu (18/3/2026) sekira pukul 14.50 WIB semakin memicu tanda tanya publik. Di tengah bantahan dari berbagai pihak terkait keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Bengkulu, desakan agar aparat penegak hukum (APH) membuka fakta justru semakin menguat.
Pemerhati Politik dan Sosial Bengkulu, Hj. Tien Syafrudin, menegaskan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar benar atau tidaknya keterlibatan oknum anggota dewan, melainkan kejelasan soal peristiwa penangkapan itu sendiri.
“APH harus jelaskan siapa yang diamankan di pintu tol, berikut detil kasus dan kejelasan perkaranyo seperti apa. Tidak masalah semua membantah soal oknum anggota dewan, tapi soal penangkapan di pintu tol itu yang kini harus dibuka!” tegasnya, Senin (23/3/2026).
Sebelumnya, Ditresnarkoba Polda Bengkulu melalui Kasubdit II dan Subdit III kompak membantah adanya penangkapan terhadap anggota DPRD Kota Bengkulu. Bahkan, isu adanya praktik “86” juga ditepis dan disebut tidak berdasar.
Di sisi lain, BNNP Bengkulu melalui Kabid Berantas Kombes Pol Alexander S. Soeki juga menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kegiatan terkait peristiwa tersebut.
Rangkaian bantahan ini justru memperkuat pertanyaan publik mengenai siapa sebenarnya yang melakukan penindakan dan siapa yang diamankan di lokasi pintu tol tersebut.
Hj. Tien menilai, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Ia pun kembali menegaskan agar kronologis kejadian diungkap secara jelas dan transparan, termasuk siapa pihak yang terlibat, bagaimana proses penindakan, hingga status hukum dari pihak yang diamankan.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang utuh dari pihak berwenang terkait peristiwa tersebut. Publik pun terus menunggu kejelasan agar polemik ini tidak semakin melebar.
