Curup, Bengkulutoday.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong (RL) telah disetujui oleh fraksi-fraksi dan disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RL, Selasa (30/11/2021) sore. Pada rapat paripurna tersebut Bupati RL Drs. Syamsul Efendi, M.Si memaparkan, struktur APBD RL tahun 2022 hanya sebesar Rp 987.3 miliar. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya Rp 76.695.457.249, itupun sebagian besarnya merupakan PAD yang bersumber dari RSUD Curup yang sudah menerapkan sistem Badan Layananan Umum Daerah (BLUD).
Kemudian pendapatan transfer sebesar 910.6 juta, lalu belanja daerah 984.860.981.767 dimana untuk belanja koperasi dan belanja modal mencapai Rp 789 Miliar. Pendapatan transfer sebesar Rp 910.665.524.518, belanja tak terduga sebesar Rp 12.500.000.000 dan belanja transfer sebesar Rp 170.513.921.500.
"Defisit rill pada APBD tahun 2022 berada pada posisi nol rupiah atau nihil. Jika melihat kondisi anggaran yang tercermin dari APBD Tahun 2022 tentunya tidak semua usulan OPD tidak bisa terakomodir karena keuangan daerah yang tidak memungkinkan. Namun demikian, pemerintah tetap mengupayakan agar usulan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD bisa terakomodir. Mudah-mudahan pada perubahan anggaran atau di tahun- tahun yang akan datang bisa diakomodir. Kami berharap OPD bisa segera melakukan upaya-upaya untuk merealisasikan dan penyerapan anggaran tahun anggaran 2022," ujar Syamsul.
Sementara itu, Ketua DPRD RL Mahdi Husen, SH memberikan sorotan terkait minimnya PAD Rejang Lebong saat ini. Bahkan DPRD memandang hal ini harus mendapatkan prioritas dalam penanganannya, sehingga tahun depan PAD RL bisa meningkat. Maka dari itu DPRD RL menurut Mahdi akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk meningkatkan PAD ini.
"Kami sangar prihatin dan menduga banyak kebocoran PAD, maka dari itu DPRD akan membentuk Pansus untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD ini. Mulai dari sektor pariwisata, rumah makan, retribusi parkir, hingga potensi pertambangan. Karena PAD inilah yang,seharusnya menjadi sumber keuangan daerah di masa otonomi daerah seperti sekarang," ungkap politisi Partai Golkar itu. (yon)
