Bengkulutoday.com - Target penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 terus dikejar oleh pemerintah melalui berbagai upaya.
Namun, target tersebut akan semakin berat karena keterbatasan waktu dan bertepatan dengan tahun politik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP,MM. meminta agar pengentasan kasus stunting tetap menjadi prioritas pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
"Meskipun bertepatan dengan tahun politik, namun penuntasan kasus stunting harus tetap menjadi prioritas pemerintah. Stunting ibarat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ungkap Jonaidi SP, di Bengkulu, Rabu (28/2/2024).
Politikus muda asal Seluma ini juga menekankan strategi penanganan stunting yang dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah penyelenggaraan program pendidikan dan pengawasan terhadap keluarga yang mempunyai bayi stunting atau rawan stunting.
"Permasalahan stunting ini bukan hal yang langsung bisa diselesaikan dalam seminggu atau sebulan saja. Butuh proses panjang, sehingga programnya harus konsisten dan terpantau," jelasnya.
Menurutnya, stunting adalah salah satu permasalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus bangsa.
Dengan memprioritaskan penuntasan stunting, maka kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkat dan menciptakan daerah yang sejahtera.
Jonaidi SP juga berharap, semua elemen saling bersinergi dan berkolaborasi guna mengentaskan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Bukan hanya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun juga dari masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga para relawan.
"Perlu ada kolaborasi dan sinergi dari semua elemen untuk menangani masalah stunting ini," pungkasnya. (ADV)
