BENGKULU - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu, Farizal Antony hari ini, Rabu (11/01) melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait penanggulangan masalah sampah di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Dalam kunjungan tersebut Karutan diterima langsung oleh Kepala DLH Kota Bengkulu, Riduan di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut Karutan menyampaikan permasalahan yang dialami Rutan Kelas IIB Bengkulu terkait jadwal pengangkutan kontainer sampah yang sering kali lewat dari jadwal yang ditentukan. Akibatnya, lanjut Karutan terjadi penumpukan sampah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
"Hari ini (Rabu) kita lakukan koordinasi langsung ke DLH Kota Bengkulu terkait permasalahan sampah di Rutan. Seperti yang diketahui, jumlah hunian Rutan Kelas IIB Bengkulu
saat ini sudah lebih dari 600 orang. Bisa dibayangkan jumlah sampah yang dihasilkan dalam satu hari, kita bandingkan saja untuk rumah tangga dengan 4 anggota keluarga saja
perhari bisa mencapai lebih dari dua kantong sampah. Sedangkan kontainer sampah yang disediakan itu hanya mampu menampung sampah dari dalam Rutan untuk maksimal tiga hari.
Jika lebih dari tiga hari tidak diangkut, maka akan terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap," terang Karutan.
Untuk itu Karutan berharap pihak DLH Kota Bengkulu dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Sementara itu, menanggapi masalah tersebut, Riduan menjelaskan, bahwa terkait keterlambatan pengangkutan kontainer oleh pihak DLH Kota Bengkulu dikarenakan terjadinya penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Bengkulu. Hal ini menurut Riduan disebabkan adanya kerusakan eskavator sehingga proses pengerukan sampah menjadi terhambat.
"Memang beberapa minggu terakhir terjadi penumpukan sampah akibat eskavator rusak, baru tanggal 7 lalu kita perbaiki, dan mudah-mudahan ke depan pengangkutan kontainer bisa kembali terjadwal seperti semula. Memang ini menjadi PR bagi kami dikarenakan beberapa tahun terakhir kita tidak bisa melakukan pengadaan alat berat, seperti yang sama-sama kita ketahui sebagian besar anggaran direlokasikan ke penanggulangan covid-19. Sehingga kita terpaksa menggunakan alat berat yang seharusnya memang sudah layak
untuk diganti," ungkap Riduan.
