Bengkulu, Bengkulutoday.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Jonaidi SP, menyoroti permasalahan antrean kendaraan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) pertalite di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Bengkulu.
Sejak kenaikan harga BBM Sabtu (3/9/2022) lalu, keberadaan BBM jenis Pertalite semakin sulit didapat. Padahal dengan adanya kenaikan mencapai Rp10 ribu/liter tak membuat masyarakat daerah mempermasalahkannya.
"Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pantauan terkait hal ini. Harus ada investigasi tentang keberadaan BBM di Bengkulu, mengapa penjualan eceran marak sedangkan di SPBU justru sering kosong," kata dia, Kamis (15/9/2022).
Jonaidi menambahkan seharusnya ada ketegasan dari bupati dari gubernur terkait banyaknya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran meski sudah ada kebijakan relokasi subsidi. Menurutnya, kenaikan BBM ini harus ada keseimbangan bagi masyarakat dan ketegasan untuk penggunaannya.
“Kami akan melihat ketegasan SPBU untuk benar-benar menerapkan aturan hak pengguna BBM subsidi dengan tepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, pencabutan subsidi yang telah dilakukan ini berdampak dengan semakin tingginya kebutuhan pokok dan biaya produksi masyarakat. Khususnya sebagian besar menggunakan BBM guna untuk menggangkut hasil produksi.
“Dampak atas kenaikan BBM subsidi ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah,” tuturnya.
Harga BBM yang tidak hanya mahal, harusnya diimbangi dengan pasokan yang memadai dari pihak Pertamina di daerah.
Selain itu, Jonaidi juga meminta pemerintah pusat untuk mengamini usulan penambahan kuota BBM di daerah, mengingat saat ini ketersediaannya hanya terisa untuk tiga bulan kedepan.
"Dalam kondisi ini, jangan sampai masyarakat dibuat gelisah. Sudah harganya mahal, kesediaannya sedikit. Harusnya pemerintah pusat bisa melakukan penambahan sesuai kebutuhan kedepan," demikian Jonaidi. (Adv)
