Bengkulutoday.com – Menurut Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, untuk meningkatkan produksi kopi Bengkulu harus dilakukan dengan jalan reformasi agraria.
Hal itu dimaksudkannya agar 34 ribu lebih kepala keluarga yang bekerja sebagai petani kopi di Bengkulu dan sudah dilakukan turun-temurun ini, dapat menggunakan lahan di kawasan hutan secara legal.
“Bagaimana masyarakat mendapat kepastian untuk mengakses lahan kopi mereka, dimana mereka sudah turun temurun bekerja sebagai petani kopi. Jadi, persoalan lahan harus diselesaikan dulu,” tegas Rohidin, saat membuka acara Rapat Kerja Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Provinsi Bengkulu bersama Serikat Tani Bengkulu (STAB), di aula LPMP Provinsi Bengkulu, Sabtu (01/12/2018).
Untuk itu, dirinya meminta agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu sebagai leading sektornya dapat bekerjasama dengan AEKI maupun STAB untuk menangani persoalan lahan bagi petani kopi tersebut.
Dirinya ingin permasalahan lahan bagi petani kopi dapat segera diselesaikan dengan memastikan lahan yang akan digarap baik di kawasan hutan lindung maupun perhutanan sosial dapat segra diselesaikan.
“Untuk mempromosikan Kopi asli Bengkulu yang sudah diakui kualitasnya ini harus dengan berbagai upaya, selain menetapkan brand-nya (merek) juga harus memiliki lahan yang legal bagi petani kopi serta melakukan ekspor kopi Bengkulu melalui satu pintu yaitu pelabuhan Pulau Baii Bengkulu,” pungkasnya.
Ketua AEKI Provinsi Bengkulu Bebby Hussy mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk memperjuangkan perubahan status kawasan hutan menjadi program kemasyarakatan dan sosial.
“Sehingga nantinya dapat dibuat infrastruktur dalam menunjang usaha perkebunan petani kopi,” sebut Bebby.
Selain itu, dirinya saat ini sedang membangun pabrik pengolahan kopi mentah dengan kualitas ekspor yang akan diresmikan pada awal Desember ini.
“Dengan adanya pabrik kopi ini, saya berharap dapat membeli biji kopi dari petani dengan harga yang lebih baik,” ungkapnya. [Rls]
