Temuan BPK di DPRD Seluma Ditindaklanjuti Polda

Badan Pemeriksa Keuangan

Bengkulutoday.com - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di DPRD Seluma tahun 2017 dilirik penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu. Pada Rabu (24/7/2019), penyidik Polda Bengkulu mendatangai sekretariat DPRD Seluma untuk melakukan pemeriksaan terkait temuan BPK tersebut.

Informasi yang dihimpun media ini, kedatangan penyidik Polda Bengkulu tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait temuan BPK soal belanja bahan bakar minyak (BBM) dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas tahun anggaran 2017.

Sebelumnya, BPK Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu menemukan laporan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 tanpa bukti. Dari nilai belanja sebesar Rp 1,1 miliar, sebanyak Rp 927 juta tanpa bukti struk belanja BBM. Sedangkan bukti struk belanja BBM yang diakui BPK RI hanya sejumlah Rp 172 juta.

Dari belanja BBM tanpa struk itu, terbanyak ada pada unsur pimpinan dewan, diantaranya untuk pimpinan dewan inisial HT, OF dan UU. 

Selain itu, BPK RI juga menemukan belanja perawatan kendaraan pada Sekretariat DPRD Seluma tanpa bukti pertanggungjawaban. Dari total belanja belanja Rp 899 juta, sebanyak Rp 233 juta tidak ada bukti pertanggungjawaban.

Pada LHP BPK RI tahun 2016 lalu, terdapat juga temuan belanja serupa sebesar Rp 552 juta tanpa pertanggungjawaban. 

Atas temuan itu, BPK RI tidak merekomendasikan Sekretaris DPRD Seluma memberikan belanja BBM secara tunai melainkan melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (at cost).
Temuan lain pada belanja Sekretariat DPRD Seluma adalah pada nilai tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang tidak didasarkan pada hasil survei yang memadani. BPK RI menemukan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transport yang telah dibayarkan per Desember 2017 dan dirapel untuk Oktober dan November 2017. 

Kenaikan tunjangan itu dari nilai sebelumnya yang hanya Rp 6 juta menjadi Rp 9 juta serta terdapat tunjangan baru berupa tunjangan transportasi sebesar Rp 12 juta. Akibatnya, terjadi penambahan anggaran senilai Rp 936 juta untuk tunjangan transportasi. Sedangkan tunjangan perumahan naik sebesar Rp 234 juta. 

Adapun dasar dari pemberian tunjangan transportasi dan perumahan itu adalah PP Nomor 18 tahun 2017, dimana belanja tunjangan transportasi sebelumnya belum ada menjadi ada, serta terjadi kenaikan tunjangan perumahan.

Atas berita ini, masih menunggu konfirmasi dari Sekretaris DPRD Seluma. Surat konfirmasi tertulis disampaikan pada Senin 12 November 2018. 

(Nv/WS)