Bengkulutoday.com - Database guru honorer di Provinsi Bengkulu dipastikan belum valid sepenuhnya. Untuk itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk melakukan validasi data kembali agar rencana standarisasi guru honorer yang sempat gagal tahun lalu dapat dilaksanakan.
Menurut Rohidin, tenaga guru honorer sudah waktunya memperoleh hak secara adil. Karena jika melihat kondisi saat ini, rasanya sulit untuk mengatakan adil atau seimbang. Maka dari itu, upaya standarisasi untuk menyeragamkan nilai pendapatannya harus dilakukan demi kemajuan dunia pendidikan.
Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat memberikan pengarahan kepada Kepala Sekolah dan Guru SMA/SMK se-Kabupaten Rejang Lebong di SMA 2 Rejang Lebong, Sabtu (25/05/2019).
"Ketika nanti kita validasi tenaga guru honorer melalui Cabdin (Cabang Dinas), dan mengambil kebijakan penetapan standarisasi honorer kemudian penetapan SK dengan SK Gubernur, saya ingin pastikan betul yang berhak mendapatkan fasilitas itu adalah tenaga honorer yang betul-betul bekerja dan terdaftar secara resmi sesuai dengan masa kerja yang berlaku, sehingga prinsip-prinsip keadilan itu betul-betul bisa diterapkan," tegas Rohidin.
Gubernur juga ingin memastikan fungsi Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu itu betul-betul sebagai pengkoordinir administrasi dari semua satuan pendidikan dan menjadi media penghubung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
Selain fungsi Cabdin, Gubernur juga menegaskan soal fungsi Kepala Sekolah yaitu sebagai leader utama untuk membangun atmosfer akademik di sekolah. Karena sekolah itu akan ditentukan warnanya baik itu dari sisi prestasi, suasana belajar dan sebagainya sangat ditentukan oleh Kepala Sekolah.
"Saya minta betul Kepala Sekolah untuk menjadi orang tua, leader yang baik di unit kerja masing-masing," tutup Rohidin.
(rls)
