Kepahiang, Bengkulutoday.com - Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyelenggarakan sosialisasi tata cara Tuntutan Ganti Rugi (TGR) daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain pada Jum'at (17/10/19). Tujuan sosialisasi tersebut ialah untuk meningkatkan kemampuan ASN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga non struktural yang dibiayai oleh APBD, pihak ketiga untuk memahami regulasi dan kewajiban dalam penyelesaian kerugian daerah.
Kemudian meningkatkan kapasitas SM OPD dan pelaksanaan penyelesaian TGR serta dalam memahami tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2019. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati, S.Sos dihadiri BPK Perwakilan Bengkulu, Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.
"Harapan kita kegiatan ini bukan hanya sebatas seremonial saja, melainkan peraturan dan pemahamannya dapat diterapkan dalam rangka mengelola anggaran dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Wabup.
Dalam kesempatan itu Asisten III Haira Aryani menyampaikan kegiatan tersebut dalam rangka melakukan optimalisasi terhadap penyelesaian kerugian daerah. Seperti tindaklanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan tahun 2018 misalnya, di lingkungan Pemkab Kepahiang terdapat sejumlah temuan BPK, salah satunya terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan jalan Simpang Cengkeh-Talang Marto sebesar Rp 900juta yang sudah ditindaklanjuti.
"Indikasi kerugian daerah harus ditindaklanjuti, salah satunya upaya menindaklanjuti LHP yang direkomendasi oleh BPK dalam rangka pemulihan keurangan daerah. Seperti pekerjaan pembangunan jalan Simpang Cengkeh-Talang Marto yang sudah ditindaklanjuti," jelas Hairah.
Upaya pemulihan keuangan daerah juga diapresiasi perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Aryo Seto Bomantari SE, MM AK CA dijelaskan tindaklanjut penyelesaian kerugian daerah di Kabupaten Kepahiang penyelesiaannya cukup tinddi mencapai 73 persen.
(My)
