Bengkulutoday.com - Empat organisasi kemahasiswaan yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), berkumpul di Bengkulu, Rabu (15/5/2019), untuk menyikapi isu people power yang belakangan ini marak menjadi isu politik nasional.
Ketua HMI Bengkulu M Yudha menyebut proses demokrasi harus tetap dihargai dan dijunjung tinggi. "Perbedaan pendapat pasca pemilu harus dihargai, setelahnya, kita tidak lagi memandang 01 dan 02, namun persatuan bangsa yang harus diutamakan," kata Yudha.
Sementara Koordinator Wilayah Sumbagsel GMKI Reinal T Sibarani menegaskan bahwa pemilu sudah berakhir. Untuk itu, Reinal mengimbau kepada elit politik untuk tidak membawa-bawa masalah ke lapisan masyarakat.
"Kita tahu negara ini berdiri berdasarkan konstitusi, jika ada kecurangan-kecurangan silahkan dilaporkan dengan mekanisme yang sudah diatur, artinya nanti juga harus menghormati apapun keputusan, jangan sampai ada ajakan untuk aksi dan sebagainya, yang paling terpenting bagi kita adalah rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan itu semua bisa hidup rukun dan damai siapapun pemimpinnya nanti," kata Reinal.
Senada dikatakan Ketua Pimpinan Cabang (PC) GMNI Bengkulu, Rigen. Rigen mengatakan bahwa elit dan pelaku politik harus mengajak masyarakat Bengkulu untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. "Mari sama-sama kita ciptakan rasa aman dan nyaman dalam berdemokrasi, adapun dinamika yang terjadi misalnya ada indikasi kecurangan, maka selesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah mengaturnya," jelasnya.
"Siapapun presidennya nanti, GMNI akan terus mengawal," imbuh Rigen.
Ditempat yang sama, Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkulu Ifansyah menegaskan bahwa demokrasi di negara Indonesia sudah sangat baik. Untuk itu, dia berharap jangan dikotori oleh ulah elit politik yang ingin mengorbankan rakyat.
"Konflik dalam berdemokrasi itu dinamika, harus disikapi dengan cerdas oleh masyarakat dengan tidak terprovokasi ajakan-ajakan yang mengarah pada delegitimasi negara," ungkap Ifansyah.
(rls/brm)
