Oleh: Andi Okta Fengki S.Si M.Si, Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statisik Kabupaten Kaur
Isu kemiskinan tidak hanya menarik untuk dilirik tetapi juga banyak menuai komentar. Ini menunjukan betapa pentingnya mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan dunia, seperti tertuang pada tujuan pertama Suistainable Development Goals (SDGs). Tujuan tersebut adalah terwujudnya tidak ada lagi kemiskinan di dunia ini.
Secara relatif, penduduk atau orang miskin hampir pasti akan selalu ada. Karena Kemiskinan Relatif (Relative Poverty) praktis hanya membandingkan pendapatan atau pengeluaran orang yang satu dengan yang lainnya. Orang yang memiliki pendapatan atau pengeluaran lebih kecil disebut lebih miskin dari orang yang pendapatan atau pengeluarannya lebih besar. Namun secara absolut, orang miskin sangat mungkin menjadi tidak ada. Karena perhitungan Kemiskinan Absolut (Absolute Poverty) menggunakan nilai ambang batas tertentu, biasanya menggunakan garis kemiskinan. Jika tidak ada orang yang pendapatan atau pengeluarannya di bawah garis kemiskinan di wilayah tertentu, maka ini artinya tidak ada lagi orang miskin di wilayah tersebut.
Di Provinsi Bengkulu, penduduk atau orang miskin masih tergolong banyak pada tahun 2021. Menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebesar 15,22 persen. Artinya, kurang lebih 306 ribu jiwa penduduk Provinsi Bengkulu berada dalam kemiskinan. Persentase ini masih cukup tinggi, di atas angka nasional. Persentase penduduk miskin Indonesia dikisaran 10,14 persen.
Angka 15,22 persen tersebut diperoleh dengan menggunakan perhitungan Kemiskinan Absolut. Nilai ambang batas yang digunakan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Garis kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebesar 548.934 rupiah per kapita per bulan.
Di tengah gencarnya program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu, siapa orang miskin, khususnya di Provinsi Bengkulu sangat perlu untuk diketahui. Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021 menyajikan karakteristik orang miskin berupa indikator atau variable lain yang terkait dengan isu kemiskinan, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran perkapita, dan fasilitas perumahan. indikator atau variable tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui siapa saja orang miskin.
Dengan melihat indikator pendidikan, sebagian besar orang miskin di Provinsi bengkulu tamatan SD atau SMP. Hal ini ditunjukan oleh persentasenya tinggi, sebesar 52,72 persen dari total penduduk miskin Provinsi Bengkulu. Sementara itu, tidak tamat SD ke bawah sebesar 18, 20 persen dan tamat SMA ke atas sebesar 29,08 persen. Jika angka tidak tamat SD ke bawah dan tamat SD atau SMP di atas dijumlahkan, maka diperoleh angka orang miskin tamatan SMP ke bawah sebesar 70,92 persen. Angka yang cukup tinggi.
Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021, pengangguran terbuka tamatan SMP ke bawah tergolong rendah jika dibandingkan dengan tamatan SMA ke atas, yaitu 2,18 persen berbanding 5,70 persen. Ini menunjukan kemungkinan orang yang tamat SMP ke bawah untuk menganggur cukup rendah di Provinsi Bengkulu sehingga untuk memperoleh pendapatan seharusnya menjadi lebih mudah.
Mengapa masih banyak orang miskin untuk tingkat pendidikan tersebut? Tingkat partisipasi angkatan kerjanya menjelaskan hal ini. Jika angkanya diperhatikan secara seksama, maka tingkat partisipasi angkatan kerja tamatan SMP ke bawah rendah. Tingkat partisipasi angkatan kerjanya dikisaran 68,09 persen. Artinya, ada sekitar 32 orang dari 100 orang penduduk usia kerja di Provinsi Bengkulu bukan angkatan kerja. Orang-orang tersebut tentu tidak bisa mendapatkan pendapatan karena berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.
Indikator ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa sebagian besar orang miskin di Provinsi Bengkulu bekerja di sektor informal. Angkanya sebesar 47,59 persen dari total orang miskin di Provinsi Bengkulu. Orang yang bekerja di kegiatan informal maksudnya orang yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar. Pekerja di sektor informal tersebut umumnya tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Orang miskin di Provinsi Bengkulu terjadi karena tidak bekerja juga cukup banyak, sebesar 36,21 persen. Ini mengindikasikan bahwa penambahan lapangan kerja dibutuhkan. Masih menurut hasil Sakernas Februari 2021, alasan terbanyak terjadinya pengangguran karena kesulitan mencari lapangan kerja.
Selain tidak bekerja dan bekerja di sektor informal, ternyata orang miskin di Provinsi Bengkulu juga ada yang bekerja di sektor formal. Ada sebanyak 16,20 persen orang miskin tersebut bekerja di sektor formal. Hal ini berkaitan dengan upah karyawan atau buruh, kemungkinan belum memadai.
Jika dilihat dari indikator pengeluaran perkapita, orang miskin di Provinsi Bengkulu memiliki pengeluaran perkapita makanan lebih besar dari nonmakanan. Pengeluaran perkapita makanan tersebut sebesar 62,46 persen. Selain itu, pengeluaran perkapita makanan untuk orang miskin di Provinsi Bengkulu lebih tinggi dibanding pengeluaran perkapita makanan penduduk tidak miskin. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar orang miskin di Provinsi Bengkulu lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan makanan, terutama untuk bertahan hidup. Kebutuhan bukan makanan biasanya hanya hal-hal sangat penting dan mendasar, seperti biaya pendidikan dan kesehatan atau berobat. Sementara itu, orang tidak miskin kebanyakan mengeluarkan biaya sekunder dan tersier jauh lebih besar, seperti membeli perabotan, hiburan, dan rekreasi.
Terakhir, indikator fasilitas perumahan menunjukan bahwa orang miskin di Provinsi Bengkulu lebih banyak yang belum menggunakan air layak dibanding belum memiliki jamban sendiri atau bersama. Ternyata, ada sejumlah 38,82 persen orang miskin belum menggunakan air layak dan hanya sejumlah 16,97 persen saja orang miskin belum memiliki jambat sendiri atau bersama. Air layak dan jamban ini meupakan kebutuhan dasar rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Indikator-indikator di atas dapat menjelaskan siapa orang miskin di Provinsi Bengkulu sekaligus dapat mengarahkan pada penentuan solusi untuk penanggulangan kemiskinan. Beberapa solusi tersebut antara lain meningkatkan pendidikan rumah tangga atau orang miskin, meningkatkan upah atau pendapatan, menambah lapangan kerja, membantu menyediakan fasilitas perumahan, terutama ketersediaan air layak, dan pemberian bantuan pangan.
Terkait pemberian bantuan pangan, persentase rumah tangga miskin penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako sudah dikisaran 35,60 persen di Provinsi Bengkulu tahun 2021. Hal ini sudah menjadi secerca harapan di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Walaupun demikian, pe-er ini tetap harus menjadi perhatian serius demi terwujudnya tidak ada lagi orang miskin di Provinsi Bengkulu.
