Bengkulutoday.com - Ketua Jaringan Intelektual Muda Manifesto (JIMM) Heru Saputra mengkritik Mendes PDTT Eko Putro Andjojo yang menjadi bacaleg PKB untuk DPR RI dapil Provinsi Bengkulu. Kritik JIMM terkait Eko yang masih aktif menjadi menteri, seharusnya kata Heru, Eko mundur dari jabatannya sebagai menteri jika ingin mencaleg.
Menurut Heru, secara etika politik Eko harus mundur demi fairnya pelaksanaan suksesi pemilu 2019. Dengan demikian, pelaksanaan pileg dapat berlangsung adil dan tanpa ada politisasi birokrasi. Heru juga mengkritik seringnya Mendes PDTT berkunjung ke Bengkulu. Hal tersebut ditenggarai sebagai bagian dari kepentingan pileg 2019.
"Mengapa baru sekarang menteri sering ke Bengkulu, dulu-dulu kemana. Jangan hanya menjelang pileg saja terus rajin ke Bengkulu," kata Heru Saputra dalam rilisnya, Minggu (2/9/2018).
Terpisah, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bengkulu Herliardo membantah kunjungan menteri ke Bengkulu adalah terkait kepentingan politik jelang pemilu 2019. Herliardo malah kembali bertanya apa manfaat menteri sering ke Bengkulu bagi masyarakat. "Setahu saya menteri ke Bengkulu membawa program, menerima aspirasi para kepala desa, dan itu semua dalam rangka kemajuan Bengkulu. Kecuali jika kehadiran menteri ke Bengkulu membawa mudharat maka wajib hukumnya ditentang, lha ini menteri membawa bantuan, program, menyerap aspirasi dan kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan program dan anggaran di kementerian," kata Herliardo.
Untuk diketahui, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat ini menjadi bacaleg PKB untuk DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu. Eko merupakan pengurus DPP PKB yang ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai menteri.
Jokowi sendiri tidak mempersoalkan menteri kabinetnya yang menjadi caleg di pemilu 2019. Namun nantinya, menteri harus cuti saat kampanye dan tidak harus mundur. [Br]
