Rupbasan Argamakmur Terima Kunjungan Tim Verifikasi Layanan Publik Berbasis HAM

Rupbasan Argamakmur

Argamakmur - Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Arga Makmur menerima pendampingan dan verifikasi Layanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang dilakukan oleh Tim P2HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu pada jumat (17/5). Kegiatan pendampingan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Hak Asasi Manusia, Nelly Sinarti beserta tim dan disambut langsung oleh Karupbasan Arga Makmur, Jon Sahat Horas Saragih bersama pejabat struktural Rupbasan Arga Makmur dan staf Rupbasan Arga Makmur. 

Dalam kegiatan tersebut, Tim P2HAM melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan P2HAM di Rupbasan Arga Makmur, baik pelayanan publik untuk masyarakat diantaranya yang perlu dipersiapkan data tulisan yang dibutuhkan, seperti   pakir,  parkir khusus disabilitas,  ruang laksatasi/menyusui, ruang layanan disabilitas, ruang tunggu, ruang/ tempat penitipan / bermain anak,  lokasi/titik kumpul, surat untuk penunjukan petugas melayani pengunjung kelompok rentan, SK Unit Layanan disabilitas dokumen SOP ttg Pelayanan Kelompok Rentan, toilet  khusus disabilitas, dan lain-lain. 

Kabid Hak Asasi Manusia, Nelly Sinarti menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya implementasi atas pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam layanan publik yang dikelola oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) merupakan serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi semua warga negara dan penduduk atas layanan administratif yang disediakan oleh Unit Kerja pelaksana pelayanan publik. Termasuk pelayanan di UPT Pemasyarakatan," ujar Nelly.

Sementara itu, Karupbasan Arga Makmur menegaskan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim dan akan berkomitmen untuk mewujudkan P2HAM melalui pemenuhan sejumlah fasilitas pendukung P2HAM. Demikian juga telah memastikan giat pelayanan publik melalui pemenuhan fasilitas pendukung serta mengedepankan pelayanan yang sesuai aturan yang ada dan berbasis HAM," pungkas Jon Sahat HS