Bengkulutoday.com - Rapat paripurna ketiga masa sidang pertama tahun 2019 di DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu(27/2). Gubernur sampaikan Nota penjelasan atas Raperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya alam daerah membutuhkan wadah usaha berbentuk BUMD. BUMD dapat berfungsi sebagai prasarana ekonomi dalam mendorong peningkatan usaha daerah.
"Untuk mengelola potensi daerah yang berorientasi pada bisnis BUMD hadir, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tingkatkan daya saing daerah baik secara nasional maupun internasional," ujarnya
BUMD dalam pemerintahan daerah, masih berbentuk perusahaan daerah dan tunduk pada UUD nomor 5 tahun 1962, menurutnya hal tersebut sudah tidak memadai lagi sebagai dasar hukum.
"Dasar BUMD sebagai perusahaan daerah sudah tak layak lagi, untuk melindungi dan mengatur perusahaan daerah sebagai korporasi yang mengelola modal pemerintah daerah," ucapnya.
Selain itu, Rohidin menyampaikan pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang undang dan perlu dilakukan perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah.
Hal ini disampaikan agar menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah dan pelaksana teknis daerah berdasarkan peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan menyesuaikan pasal 12 undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
"Perlu dilakukan perubahan, bahwa sesuai ketentuan pasal 12 ayat 3, pasal 19 ayat 6, dan undang undang nomor 28 tahun 2009 perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan dengan menyesuaikan perkembangan kondisi daerah," tutupnya. [Adv/Jk]
