Bengkulutoday.com - Aliansi Mahasiswa Bengkulu masih kecewa dengan hasil Rapat Koordinasi hari ini, Kamis (18/06/2020), yang dinilain masih sangat normatif untuk solusi pembayaran SPP/UKT.
Disampaikan Puji Presma selaku perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) REMA Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), menurutnya, rakor antara pihak Universitas dengan Pemerintah Provinsi tersebut belum ada solusi yang kongkrit.
"Kami dari mahasiswa mengharapkan adanya bantuan langsung dari gubernur berupa adanya anggaran berapa persen, bantuan khusus pendidikan dari anggaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu yang diberikan khusus kepada mahasiswa yang tak mampu bayar uang kuliah dengan kriteria dari gubernur," katanya.
Dalam hal ini, Puji memberikan contoh seoerti kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sumatera Selatan, yang mana Pemprov Sumsel menyiapkan bantuan untuk 10 ribu mahasiswa.
"Nah, harapannya Gubernur Provinsi Bengkulu juga bisa memberikan bantuan seperti itu. Katanya Bapak Gubernur kita ini, cerdas, tegas, dan berintegritas. Kalau pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan generasi penerusnya sampai putus kuliah karena tidak bisa bayar kuliah. Sudah saatnya Gubernur Bengkulu harus tegas dengan sikap pendidikan di tengah pandemi corona ini," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rohidin Mersyah mengambil kebijakan bersama di mana para petinggi universitas memberikan stimulus atau peringanan UKT serta tenggang waktu pembayaran.
"Pertama kita minta pihak universitas memberikan kebijakan baik itu trnggang waktu pembayaran, keringanan UKT, maupun potongan besaran UKT itu sendiri," kata Rohidin.
Kedua, Ia meminta agar ada koordinasi khusus kepada pihak provider atau layanan telekomunikasi agar ada paket ekslusif agar mahasiswa dapat melangsungkan pembelajaran daring atau via selular.
"Dan yang terakhir, bagi mahasiswa yang benar-benar terdampak baik dari segi ekonomi bahkan kondisi sosial akibat dari salah satu keluarganya terpapar Covid-19 sehingga tidak bisa mencari nafkah, maka segera usulkan ke universitas terhadap keringanan itu. Dan universitas wajib untuk benar-benar mendata agar data yang diperoleh valid sehingga universitas juga tidak kena dampak karena terlaku banyak memberikan stimulus pendidikan tersebut," sampai Rohidin Mersyah.
Terkait refocusing anggaran penanganan Covid-19, Rp 30,5 miliar saat ini masih difokuskan pada penanganan kesehatan dan dampak sosial masyarakat. Sementara, segi pendidikan belum ada tindak lanjut signifikan.
Pewarta : Bisri Mustofa
