Oleh : ***Elfahmi Lubis (Akademisi/Presedium Majelis Daerah Korps Alumni HMI Kota Bengkulu)
Proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu, memasuki babak baru. Kalo sebelumnya, publik, pengamat dan para pendukung pasangan calon sibuk memprediksi siapa yang bakal memperoleh tiket politik dari Parpol untuk bisa berlaga dalam kontestasi Pilgub 2020, hari ini semua teka-teki politik panggung belakang para elit terjawab sudah. Saat ini resmi ada tiga pasangan calon gubernur Bengkulu, yang akan ‘’berperang’’ memperebutkan kursi BD 1. Yakni, pasangan patahana Rohidin Mersyah-Rosjonsyah, sebagai penantangnya adalah pasangan Agusrin M. Najamudin – Imron Rosyadi, dan pasangan Helmi Hasan – Muslihan Diding Sutrisno. Hari Sabtu (5/09/20), pasangan Rohidin-Rosjonsyah dan pasangan Helmi Hasan- Muslihan DS telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubenur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu. Selanjutnya, Minggu (06/09/20) giliran pasangan Agusrin – Imron Rosyadi yang akan menyusul mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur ke kantor KPU.
Dalam kesempatan ini, saya tidak untuk membicarakan soal teknis proses pendaftaran pasangan calon gubernur, karena disamping alasan tidak menarik dibahas, persoalan itu karena sudah menjadi domain penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Parpol pengusung, dan pasangan calon itu sendiri. Saya justru akan fokus memberikan analisis politik berbasis akademis terkait peluang ketiga pasangan calon gubernur tersebut untuk memenangkan kontestasi Pilkada Desember mendatang. Analisis ini saya tulis dengan seobyektif mungkin, dan akan lebih fokus melihat keunggulan masing-masing pasangan calon bukan kelemahannya. Selanjutnya, silakan rakyat menentukan pilihannya ketika dibilik suara nanti berdasarkan hati nurani masing-masing. Dasar analisa dalam melihat peluang ketiga pasangan calon gubernur Bengkulu ini, berdasarkan beberapa variabel sebagai pisau analisis. Variabel tersebut adalah sebagai berikut, pertama variabel hasil perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden RI di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019. Kedua, variabel hasil perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) di Provinsi Bengkulu tahun 2019. Ketiga, variabel komposisi penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan suku/etnis, variabel ketokohan (modal social), variabel visi dan misi, dan terakhir variabel logistik. Mengapa keenam variabel ini menjadi alat analisis ? Penulis, menyakini bahwa keenam variabel ini paling cocok dijadikan dasar untuk memotret kemana dukungan politik rakyat dalam pemilihan gubernur nanti. Sementara variabel lain diluar keenam variabel utama itu akan tetap dicermati dalam analisis ini.
Dilihat dari pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 lalu di Bengkulu, berdasarkan hasil rekapituasi KPU bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno unggul dibandingkan dengan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Makruf Amin dengan selisih 2.511 suara. Dimana dari total suara pemilih Pilpres didaerah ini sebanyak 1.196.349 suara, pasangan Prabowo memperoleh 585.999 suara sedangkan pasangan Jokowi memperoleh 583.488 suara. Sementara jumlah suara tidak sah sebanyak 26.862 suara. Pasangan Prabowo-Sandi unggul di tujuh kabupaten dan kota yaitu Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Sedangkan pasangan Jokowi-Makruf Amin hanya unggul di tiga kabupaten yaitu di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong.
Jika dilihat dari parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres lalu adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang dimana partai-partai tersebut memberikan dukungannya dalam Pilgub Bengkulu? Ternyata, dukungan tersebar ke ketiga pasangan calon baik Rohidin-Rosjonsyah (Demokrat dan PKS), Agusrin-Imron (Gerindra), dan Helmi Hasan-Muslihan (PAN). Namun walaupun Parpol pendukung pasang presiden yang unggul di Bengkulu ada di ketiga pasangan calon gubernur, namun Parpol motor penggerak utama kemenangan Prabowo-Sandi saat ini ada di kubu pasangan Agusrin-Imron yaitu Partai Gerindra. Ini secara politik akan memberikan insentif elektoral kepada pasangan Agusrin-Imron. Soalnya berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survey, bahwa pemilih Partai Gerindra di Pileg berbanding lurus dengan pilihannya pada Pilpres. Ini membuktikan bahwa simpatisan dan pendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres lalu berbanding lurus juga pilihan parpolnya, yaitu memilih Gerindra. Kalo kita tarik dalam konteks Pilgub Bengkulu saat ini, maka kecenderungan pemilih Prabowo-Sandi saat Pilpres dan Pemilih Partai Gerinda pada saat Pileg, akan memberikan dukungan politik pada pasangan calon gubernur yang diusung oleh partai besutan Prabowo tersebut. Namun harus diingat pula bahwa massa militan yang berkontribusi memenangkan pasangan Prabowo-Sandi di Bengkulu, juga ada di PKS dan PAN. Dimana kedua partai tersebut sekarang ini berada di koalisi pasangan calon gubernur Rohidin-Rosjonsyah dan di koalisi pasangan Helmi Hasan – Muslihan. Kita tahu tipikal pemilih PKS itu militan dan taat asas. Dengan bergabungnya PKS dalam koalisi paslon Rohidin-Rosjonsyah, jelas akan memberikan insentif elektoral dari pemilih dan simpatisan PKS daerah ini. Sementara untuk Paslon Helmi Hasan-Muslihan DS, jelas akan mendapat dukungan ekstra dari pemilih dan simpatisan PAN sebagai penyokong utama. Sosok Helmi Hasan yang berpenampilan religius jelas akan memberikan persepsi positif pada pemilih kelompok santri dan Islam taat. Secara politis variabel perolehan suara saat Pilpres, tidak memberikan gambaran secara utuh tentang paslon gubernur mana yang paling diuntungkan secara elektoral, namun setidaknya variabel ini dapat membantu kita melihat fragmentasi suara pemilih nanti saat Pilgub.
Dilihat dari variabel perolehan suara Parpol saat Pileg 2019 di Provinsi Bengkulu, diperoleh data sebagai berikut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih total 137.006 suara, Partai Golongan Karya (Golkar) dengan total 136.581, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan total 130.846 suara, selanjutnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan meraih total sebanyak 121.990 suara. Keempat partai ini berhasil menghantarkan kadernya duduk sebagai anggota legislatif di DPR RI. Berikut ini sebaran peroleh kursi di DPRD Provinsi Bengkulu, PDIP (7 kursi), Golkar (7 kursi), Gerindra (6 kursi), Nasdem (5 kursi), Demokrat (5 kursi), PKB (4 kursi), PKS (3 kursi), Hanura (3 kursi) PAN (2 kursi), Perindo (2kursi), dan PPP (1 kursi). Jika dilihat dari perolehan suara Parpol pada Pileg 2019 lalu, maka sebagian besar parpol-parpol tersebut berada di koalisi paslon Rohidin-Rosjonsyah. Jika pilihan pemilih parpol pada Pileg 2019 berbanding lurus dengan dukungannya pada paslon gubernur yang diusung oleh parpol, maka pasangan Rohidin-Ronjonsoh yang paling diuntungkan karena didukung oleh koalisi Parpol besar. Sementara pasangan Agusrin-Imron, akan mendapat sokongan dari pemilih Gerindra, PKB, PBB, dan Perindo. Pasangan Helmi Hasan bakal disokong pemilih Hanura, PAN, dan Nasdem yang perolehan suaranya di Pileg 2019 lalu cukup signifikan.
Membaca analisa elektoral peluang paslon gubernur berdasarkan variabel hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada Pemilu 2019 lalu, hendaknya tidak seperti membaca data matematis dan statistik. Membaca fenomena politik seperti Pilkada, datanya sangat dinamis dan bahkan tidak jarang menjungkirbalikkan rasionalitas data-data empirik yang bersifat ilmiah. Dalam sistem pemilihan langsung seperti sekarang ini, faktor dukungan parpol tidak terlampau signifikan dalam menentukan kemenangan. Dalam banyak kasus paslon yang didukung oleh koalisi gemuk justru kalah dalam Pilkada (walaupun ada juga yang menang) dan begitu juga sebaliknya paslon yang didukung koalisi kurus justru memenangkan kontestasi Pilkada (walaupun banyak juga yang kalah). Kenapa itu terjadi? karena pemilih parpol tidak linear atau berbanding lurus dengan pilihan terhadap paslon yang diusungkan oleh parpol. Sebagai contoh pada Pileg 2019 lalu ia memilih Partai X, dan saat Pilgub 2020 partai yang dipilihnya itu misalnya mengusung paslon Y. Nah, belum tentu orang yang memilih Parpol X tadi akan memilih paslon gubernur Y yang diusung oleh Parpol yang ia pilih pada Pileg 2019 lalu. Dalam Pilkada langsung faktor yang menentukan preferensi pemilih adalah figur atau ketokohan paslon, bukan dilihat dari latar belakang Parpol apa yang mengusungnya. Fenomena seperi ini sebenarnya tamparan keras bagi Parpol, artinya tidak mampu menumbuhkan sikap militansi kader, atau karena sebab lain seperti politik transaksional dan oligarkhi politik yang bersifat elitis.
Karena budaya politik di Indonesia masih sangat kental dengan politik identitas, maka simbol etnis dan kesukuan masih sangat menentukan preferensi pilihan masyarakat pada paslon gubernur dalam Pilkada 2020. Calon gubernur Rohidin secara sosiologis dan biologis berasal suku Serawai Bengkulu Selatan. Sementara wakilnya Rosjonsyah berasal dari suku Rejang. Jadi pasangan ini jika dilihat dari asal sukunya merupakan perpaduan antara suku Serawai dan suku Rejang. Kedua suku ini dalam komposisi penduduk Bengkulu cukup dominan. Suku rejang ini sebagian besar mendiami wilayah Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kapahiang, dan sebagian Bengkulu Tengah. Sementara suku Serawai mendiami wilayah Seluma, Bengkulu Selatan, dan sebagian Kaur. Paslon Rohidin juga diprediksi akan mendapat dukungan pemilih di Kabupaten Lebong, karena pengaruh wakilnya Rosjonsyah yg merupakan bupati kabupaten tersebut dua periode. Perpaduan yang sama juga terjadi pada paslon Agusrin-Imron Rosyadi, yaitu Serawai dan Rejang. Hal ini akan menjadi seru karena kedua paslon ini akan beradu kuat mendulang suara pemilih yang berasal dari kedua suku tersebut. Pemilih Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Utara, sebagian Kaur dan Benteng diperkirakan akan menjadi basis paslon ini. Sosok wakilnya Imron sebagai mantan bupati Bengkulu Utara dua periode merupakan insentif elektoral pasangan ini memperebut suara pemilih di wilayah "matraman" bengkulu tersebut. Sosok Agusrin yang sangat kharismatik di Bengkulu Selatan dan sekitarnya, semakin mengkokohkan keperkasaan pasangan ini untuk mendapat insentif elektoral. Sementara paslon Helmi Hasan-Muslihan DS, diprediksi akan mendulang suara dari pemilih Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Benteng, dan Mukomuko. Hal ini bisa dipahami karena Helmi Hasan adalah walikota Bengkulu dua periode, sedangkan wakilnya merupakan satu-satunya berasal etnis Jawa. Oleh sebab itu didaerah-daerah yang banyak didiami suku Jawa seperti Bengkulu Utara, Mukomuko, Rejang Lebong, Kapahiang dan Kaur diprediksi akan menjadi basis paslon ini. Sosok Muslihan sebagai mantan Bupati Bengkulu Utara dan mantan Bupati Rejang Lebong, jelas akan memberikan insentif elektoral pada pasangan ini. Pasangan ini juga bersama dua paslon lainnya juga akan adu kuat memperebut suara pemilih dari suku Minang, Bugis, dan Batak yang jumlahnya cukup besar dan signifikan.
Ketiga paslon gubernur yang akan berlaga dalam kontestasi Pilkada 2029 merupakan para bintang dan putera terbaik yang dimiliki Bengkulu. Ketiga paslon ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, tinggal silakan pemilih untuk menentukan kepada paslon mana pilihan politiknya akan dijatuhkan. Namun kita berharap ketiga paslon ini memiliki komitmen yang sama untuk memajukan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan pembangunan dan komitmen untuk mensejahterakan masyarakat daerah ini.
Dalam banyak literatur ilmu politik bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihan dalam Pemilu atau Pilkada, yaitu pertama, ketokohan figur atau social capital (berkaitan dengan cerdas atau tidak cerdas, populis atau tidak populis, integritas moral). Kedua, visi dan misi yang ditawarkan kepada pemilih (berkaitan visi besar apa yang paslon usung ketika nanti terpilih, program pembangunan apa yang akan menjadi prioritas dan agenda jika terpilih, dan berorientasi kerakyatan dan kesejahteraan). Ketiga, "isi tas" (berkaitan dengan logistik). Jika dilihat dari variabel ketokohan atau social capital ketiga pasangan calon gubernur yang akan berlaga dalam kontestasi Pilkada 2020 sudah tidak diragukan. Semua paslon adalah elit politik daerah yang sudah malang melintang dalam berbagai jabatan politik dan birokrasi pemerintahan. Artinya ketiga paslon sudah memiliki kapasitas dan aksesbilitas sebagai pemimpin. Walaupun kita juga tahu ketiga paslon memiliki plus dan minus masing-masing. Kalau dilihat dari visi dan misi apa yang mereka akan usung, sampai saat ini penulis belum mendapatkan akses terhadap visi dan misi ketiga paslon. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya belum bisa memberikan analisis terkait dengan variabel ini. Nah... Variabel terakhir ini yaitu "isi tas" yang mungkin paling menarik untuk dikaji. Soalnya, dalam banyak kasus variabel "isi tas" ini sungguh dominan pengaruhnya untuk terpilih atau tidaknya paslon. Dalam sistem pilkada langsung seperti saat ini, harus diakui cost politik yang dikeluarkan paslon untuk membiayai seluruh proses kontestasi sangat besar. Hampir tidak ada kegiatan dan tahapan kontestasi yang bisa lepas dari urusan logistik. Apalagi dalam banyak kasus, tidak jarang dalam setiap Pilkada selalu disertai permainan politik uang (money politics) untuk meraup dukungan pemilih. Praktek yang sering dengan diibaratkan dengan "kentut" ini dalam fenomena setiap Pilkada selalu menjadi kerisauan. Baunya menyengat dan menyebar kemana-mana tapi dari mana asal bau tersebut tidak ada satupun yang mengakui. Soalnya, dalam praktek money politics berlaku hukum simbiosis mutualisme, dimana antara yang memberi dan yang menerima sama-sama diuntungkan. Untuk itu kita berharap dalam Pilkada Gubernur 2020 ini nanti, ada komitmen yang kuat dari semua paslon untuk tidak melakukan praktek ini atau zero money politics. Selain mencederai proses demokrasi, praktek kotor tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu yang serius. Kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu bersama seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan dan ikut mengkampanye anti money politics. Terakhir jadikanlah pilkada untuk adu ide dan gagasan untuk memajukan daerah. Hindari HOAX, kampanye hitam, jaga kedamaian, dan kepada ANS, TNI/Polri untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. Pilkada Damai, Bengkulu Sejahtera !!!🙏
