Skip to main content
TODAY
hukum
Demo Pemuda Pancasila di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu, Senin (16/4/2018)

Pemuda Pancasila Demo di Kejaksaan

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Bengkulutoday.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila Kota Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu, Senin (16/4/2018). Aksi tersebut merupakan bentuk reaksi dari Pemuda Pancasila Kota Bengkulu atas beberapa kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Bengkulu, namun belum ada penetapan tersangka dan kemajuan perkembangannya. Pada kesempatan itu, Pemuda Pancasila juga melaporkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu dan Bank Bengkulu atas dugaan korupsi dan gratifikasi. Lima OPD yang dilaporkan yakni RSUD Kota Bengkulu, DPPKAD Kota Bengkulu (BPKAD Kota Bengkulu), Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu, Dinas PUPR Kota Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Ketua Pemuda Pancasila Kota Bengkulu Erlan Oktriandi menggatakan, aksi tersebut adalah bentuk kontrol sosial dari Pemuda Pancasila kepada penegak hukum. Hal itu menurut Erlan sangat penting, selain berfungsi mengingatkan, juga agar penegak hukum terus berupaya untuk menuntaskan kasus yang saat ini ditangani dan ditunggu hasil finalnya oleh masyarakat. 

Pemuda Pancasila, kata Erlan, adalah mitra penegak hukum, jadi seyogyanya untuk mengingatkan dan memberikan dukungan. "Demo adalah bentuk penyampaian aspirasi, pada dasarnya tujuan kita adalah mengingatkan agar para penegak hukum tidak tergoda dengan iming-iming oknum yang berkepentingan menghambat dan mempengaruhi proses hukum," kata Erlan dalam keterangannya usai diterima diruang Kejari oleh Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari. 

Ditambahkan Erlan, sesuai arahan Ketua Umum Pemuda Pancasila melalui Ketua Bidang Organisasi saat pelantikan Desember 2017 lalu, Pemuda Pancasila wajib membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun sambung Erlan, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai jika uang APBD dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat dan rekanannya. Untuk itu, kata dia, Pemuda Pancasila akan mengawal pembangunan dan berkontribusi didalamnya. 

"Ada dua kasus besar yang ditangani Kejari saat ini, yakni kelanjutan kasus Bansos dan uang Rp 500 juta yang melibatkan Sekda Kota Bengkulu, kita ingin kasus itu segera diberikan kepastian hukum agar tidak berlarut-larut," kata Deno, juru bicara aksi. Kasus Bansos dalam riwayatnya telah menetapkan mantan 

Wali Kota Bengkulu dan Wakilnya sebagai tersangka. Namun keduanya kemudian lolos setelah melakukan upaya praperadilan dan menang. Pasca menangnya praperadilan, Kejari Bengkulu memastikan akan tetap melanjutkan kasus Bansos. 

"Kami juga meminta KPK dan Jamwas untuk supervisi dan melakukan pengawasan terhadap dua perkara yakni soal uang Rp 500 juta dan kelanjutan kasus Bansos, kita akan tunggu hasilnya dan terus kita pantau pasca demo ini," ucap Deno.

Pengurus Pemuda Pancasila lainnya, Zetriansyah, sempat mempertanyakan terkait pemeriksaan istri mantan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, yakni Khairunisah yang sebelumnya sempat mangkir dari panggilan penyidik Kejari Bengkulu saat hendak diperiksa terkait dana Rp 500 juta.

"Kita ingin perlakuan yang sama dimuka hukum, bila perlu dijemput paksa kenapa tidak," kata Zetriansyah yang juga seorang advokat. Zetriansyah menambahkan, dengan belum diperiksanya istri mantan Wali Kota Bengkulu itu, maka akan menimbulkan kecurigaan publik. "Wajar kami mempertanyakan hal ini," tambahnya.

Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Oktalian yang menerima 7 orang perwakilan Pemuda Pancasila mengaku telah melakukan pemeriksaan sebanyak 126 saksi atas kasus uang Rp 500 juta yang diduga bersumber dari DPPKAD Kota Bengkulu (kini BPKA). "Yang menerimanya tidak mengakui," kata Oktalian yang baru 5 bulan bertugas di Kejari Bengkulu ini. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan BPKP, dan telah ekspos tiga kali, perkembangan terakhir masih ada kekurangan dokumen, kami sepakat bahwa diduga kuat ada perbuatan melawan hukum dalam kasus BPKA," kata Oktalian.

Oktalian menegaskan bahwa dirinya bersama timnya sudah berkomitmen tidak akan berlama-lama dalam menangani perkara. "Tapi mohon dimaklumi sebab masih banyak perkara lain yang harus kami tangani, satu persatu kami selesaikan, kasihlah kepercayaan kepada kami," tambah Oktalian.

Ia juga menegaskan jika ada anggota tim bermain-main dalam menangani perkara, untuk dilaporkan. 

(Fice Reli)

Facebook comments

dinkes prov

 

Berita Terkait