Bengkulutoday.com - Yayasan Ahimsa Indonesia, Selasa (25/06/2019) pukul 16.00 s/d 17.45 WIB, mengadakan acara diskusi publik di Mug Cafe Margonda, Jalan Margonda Raya No. 488, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dengan tema “Mendukung Hasil Pemilu 2019 dengan Mempersatukan Perbedaan Pilihan", dengan sub tema "Pemuda Bersatu, Ngapain Ribut-Ribut Pilpres?".
Acara tersebut dihadiri sekitar 50 orang mahasiswa, generasi milenial, mahasiswa dan masyarakat Jakarta. Bertindak selaku nara sumber, yaitu Dr. Dianta Arfiando Sebayang (Dosen Universitas Negeri Jakarta/UNJ), Nana Shobarna (Ketua Komisi Pemilihan Umum/KPU Kota Depok), Sumantri Suwarno (Influencer Twitter), dan Ahmad Maulana (Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia/KNPI Kota Depok).
Nana Shobarna (Ketua KPU Depok) mengatakan KPU Depok menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan mengkoordinir sebanyak 5775 TPS dengan jumlah pemilih sekitar 1,3 juta yang diikuti 660 Caleg DPRD Kota.
"Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena dilaksanakan secara serentak terdiri dari 5 kategori pemilihan. Akibatnya di Kota Depok terdapat 4 orang petugas KPPS meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Namun demikian, KPU Depok telah berupaya menyelenggarakan Pemilu secara kondusif, aman dan lancar meskipun terdapat berbagai kekurangan yang telah dapat diatasi", ungkapnya.
Menurutnya, konpleksitas pelaksanaan Pemilu 2019 dinilai sangat dinamis karena pemilih dihadapkan pada 5 kotak pemilih sekaligus yang membutuhkan ketelitian seluruh petugas penyelenggara Pemilu 2019. Disisi lain, pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai dari 2017 hingga 2019 telah dipersiapkan dengan matang. Target partisipasi Kota Depok dapat dilampaui dengan perolehan sekitar 80,7 persen.
Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat dihimbau agar menerima hasil Pemilu 2019 dan menyerahkan seluruh persoalan Pemilu kepada lembaga yang memiliki wewenang. Hal ini mengingat para petugas Pemilu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan asas-asas penyelenggara Pemilu. Sementara, terkait dengan sidang sengketa hasil Pemilu 2019 di MK, diharapkan seluruh masyarakat memercayakan persoalan tersebut kepada MK dan menerima apapun hasilnya.
Sementara Dr. Dianta Arfiando Sebayang (Dosen UNJ) mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar yang berhasil menyelenggarakan Pemilu serentak dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang harus diapresiasi oleh semua pihak mengingat kompleksitasnya yang sangat tinggi. Namun, saat ini berbagai isu negatif tampak bermunculan di media sosial sangat cepat berkembang. Dalam konteks kontestasi Pemilu 2019, tudingan kecurangan dari kelompok kepentingan dinilai tidak memiliki dasar yang jelas. Mengingat antusiasme masyarakat pada Pemilu 2019 sangat tinggi untuk menyumbangkan suaranya. Khususnya bagi para pemuda dan generasi milenial yang memiliki harapan tinggi terhadap proses demokrasi tersebut.
Dikatakannya terkait dengan sidang sengketa Pemilu 2019 di MK merupakan ranah hukum, sehingga masyarakat diharapkan tidak menyuarakan hal-hal negatif yang dapat mencampuri ranah hukum tersebut. Oleh karena itu, apapun hasil yang diputuskan MK merupakan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia dan bersifat mutlak untuk diterima semua pihak. Seruan negatif dan bernada provokatif harus ditanggapi oleh para pemuda dengan memperhatikan sikap yang kritis serta diharapkan tidak ada hal-hal yang perlu diributkan karena proses sidang di MK telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
Sumantri Suwarno (Influencer Twitter) mengatakan Pesta demokrasi di Indonesia saat ini telah selesai dan seluruh elemen bangsa harus taat pada proses demokrasi tersebut. Rangkaian tahapan Pemilu 2019 mulai dari sosialisasi, penyusunan DPT hingga rekapitulasi suara telah jelas dilaksanakan penyelenggara Pemilu dan berakhir dengan baik. Fenomena pemilih di Indonesia banyak yang tidak mengenal calon-calon pemimpin daerah yang akan dipilih. Kondisi ini merupakan suatu ironi dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.
Disisi lain, Pemerintah dan KPU dinilai kurang memperhatikan kompleksitas Pemilu 2019 yang menimbulkan adanya korban jiwa dalam pelaksanaannya. Hal ini diperburuk dengan adanya politisasi kasus kematian para petugas penyelenggara Pemilu 2019 oleh sebagian kelompok. Kompleksitas pesta demokrasi di Indonesia menimbulkan penyebaran informasi di media sosial semakin masif. Beberapa informasi yang berkembang tidak memberitakan kebenaran atau fakta melainkan penyebaran hoaks dan isu-isu negatif yang menyudutkan penyelenggara Pemilu. Salah satu penyebaran hoaks yakni mengenai petugas Pemilu yang meninggal karena diracun. Kondisi ini menyebabkan residu Pemilu 2019 dirasakan oleh semua pihak dan masyarakat tanpa adanya saringan informasi yang berkembang di media sosial. Terlebih masyarakat dinilai terlalu mudah menerima hoaks yang diantaranya dapat disebabkan karena memiliki halusinasi, sikap fanatik atau mempercayai suatu hal secara berlebihan, harapan atau ekspektasi berlebihan terhadap calon yang dipilih. Hal ini menyebabkan publik hanya menyaring informasi yang sesuai dengan persepsinya meskipun hoaks dan menolak segala bentuk informasi yang tidak sesuai dengan persepsi.
Selain itu, adanya faktor afiliasi atau keterkaitan antara masyarakat dengan figur tertentu dapat mempengaruhi persepsi masyarakat untuk memilik figur tersebut.
Ahmad Maulana (Anggota KNPI Kota Depok) mengatakan Pemuda memiliki posisi yang strategis dalam kontestasi Pemilu 2019 karena mayoritas pemilih merupakan generasi muda. Kaum pemuda harus memposisikan diri sebagai penengah dalam menyikapi segala bentuk kegaduhan politik. Kegaduhan politik tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan kultural diantara masyarakat.
Selain itu, berkembangnya isu-isu negatif dan informasi hoaks di media sosial harus disikapi dengan melakukan kroscek terhadap informasi yang beredar. Sehingga diharapkan ada fungsi kontrol di media sosial terhadap isu politik yang berkembang dengan mengedepankan sikap kritis para pemuda dan kaum milenial. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat yang ikut menyebarkan informasi tidak benar yang dinilai sebagai bentuk penyampaian ekspresi di media sosial.
Menurutnya saat ini tensi politik tampak semakin memanas baik di level elite politik maupun di kalangan masyarakat. Namun, kondisi ini perlu diarahkan untuk meningkatkan kepedulian kaum pemuda termasuk dalam menganalisis setiap persoalan yang berkaitan dengan politik. Partisipasi kaum pemuda harus dapat memberikan pengaruh yang positif di tatanan masyarakat yang diharapkan dapat menstimulus semangat masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada setiap pesta demokrasi. Kondisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, terkait dengan hasil Pemilu 2019, seluruh pihak dihimbau untuk menerimanya dengan ikhlas dan turut serta mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.
Ditambahkan Ikra Fani (Tokoh Masyarakat Kota Depok) mengatakan bahwa selama pelaksanaan Pemilu 2019 banyak hal yang masih kurang dan harus diperbaiki untuk Pemilu selanjutnya. Berbagai dugaan kecurangan pada Pemilu 2018 tengah menjadi sorotan publik. Salah satu hal yang menjadi sorotan yakni mengenai dokumen C1 di setiap TPS yang tidak lengkap.
"Pemilu 2019 telah selesai diselenggarakan, namun tahapannya perlu mendapat evaluasi karena banyaknya isu-isu negatif yang berkembang dengan menyudutkan para penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa penyebaran hoaks selama Pemilu 2019 terpantau sangat dinamis dan memiliki dampak buruk bagi tatanan masyarakat. Publik cenderung terpengaruh hal negatif termasuk pada aspek toleransi antar sesama warga negara. Masyarakat dihimbau agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa demi eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar", paparnya.
Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, Hasan Syarif (moderator) menanyakan tentang bagaimana partisipasi pemuda yang baik namun tidak perlu menjadi bagian dari Parpol?
Dr. Dianta Arfiando Sebayang (Dosen UNJ) mengatakan bahwa kaum pemuda saat ini perlu menonjolkan sikap kritis terhadap dinamika politik di Indonesia yang merupakan bentuk kecintaan dan kepedulian kepada bangsa. Selain itu, paham pluralisme perlu untuk dipahami kaum pemuda dalam rangka belajar kedewasaan dan menghargai perbedaan di tatanan masyarakat. Kondisi tersebut sangat penting menjadi bekal kaum pemuda untuk memimpin bangsa Indonesia dalam beberapa tahun kedepannya. Oleh karena itu, kaum pemuda harus mengasah sikap kritis dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
Nana Shobarna (Ketua KPU Depok) menambahkan bahwa dalam menyikapi hasil Pilpres 2019 masyarakat harus tetap fokus pada mekanisme hukum yang saat ini tengah berjalan di MK. Disisi lain, bagi kaum pemuda dapat menjadi petugas penyelenggara Pemilu untuk menunjukkan partisipasi dan kepedulian terhadap pesta demokrasi. Hal ini merupakan bekal untuk menjadi bagian dari kesuksesan kontestasi politik di Indonesia.
Di sisi lain Khadafi (Mahasiswa Universitas Gunadarma) menanyakan tentang bagaimana menyikapi berbagai persoalan pada Pemilu 2019 seperti kasus kotak suara dan petugas KPPS yang meninggal?
Dr. Dianta Arfiando Sebayang (Dosen UNJ) mengatakan bahwa masyarakat harus realistis dalam menyikapi berbagai persoalan selama pelaksanaan Pemilu 2019. Penyelesaian berbagai persoalan tersebut harus mengedepankan prinsip-prinsip negara Indonesia seperti dengan musyawarah. Sehingga publik tidak terpengaruh berbagai intervensi dari sejumlah pihak yang menginginkan situasi kamtibmas Indonesia tidak kondusif.
Ditambahkan Nana Shobarna (Ketua KPU Depok) bahwa permasalahan mengenai kotak suara sebenarnya telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Dalam hal ini, KPU Depok menggunakan kotak suara dari kardus sejak kontestasi Pemilu 2014 dan tidak menimbulkan persoalan yang mempengaruhi hasil Pemilu.
Disisi lain, terkait kasus kematian petugas KPPS saat ini tidak ada kritik dari pihak keluarga mengingat bahwa para petugas penyelenggara Pemilu 2019 telah bekerja dengan optimal dan bertanggung jawab. (Ad)
