Kepahiang, Bengkulutoday.com - Pemerintah pusat dan daerah dinilai masih belum sejalan dalam persoalan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mulai dari pengalokasian anggaran hingga rekrutmennya yang masih meninggalkan persoalan.
Hal ini dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang belum siap untuk melaksanakan seleksi PPPK. Sekretaris Daerah Dr. Hartono, MPd mengungkapkan, pemerintah daerah masih belum yakin sepenuhnya dengan rekrutmen PPPK jika dibiayai APBD.
"Hal itu terjadi lantaran pengalokasian anggarannya dititipkan lewan dana alokasi umum (DAU), jika demikian APBD Kepahiang belum lah mampu," ujar Hartono.
Pemerintah Kabupaten, kata Hartono berharap dalam penganggaran tahapan seleksi hingga penganggaran gaji dibiayai dari pusat.
"Sehingga pelaksanaan pengangkatan PPPK sesuai dengan formasi yang ditetapkan, pembayaran gaji dan tunjangan PPPK kami berharap dari pemerintah pusat," sampai Hartono.
