Bengkulutoday.com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan dukungannya terhadap upaya percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih serta langkah pengendalian inflasi di daerah. Langkah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi menuturkan Pemkab BS sebelumnya melalui Sekretaris Daerah (Sekda) BS, Sukarni SP MSi telah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Inpres tersebut pada Senin 19 Mei 2025 lalu. Ia mengatakan rakor yang berlangsung melalui platform Zoom Meeting itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.
"Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta mengoptimalkan potensi ekonomi desa melalui pembentukan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat," ujar Gusnan kepada BE, Selasa (27 Mei 2025).
Menanggapi hal itu, Gusnan menegaskan bahwa Pemkab BS siap menjadi bagian dari upaya nasional dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi melalui langkah konkret di tingkat lokal. Salah satunya mendorong pembentukan koperasi merah putih.
"Pemkab Bengkulu Selatan siap mendukung penuh pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan. Ini merupakan instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi rakyat serta menjaga rantai distribusi barang pokok tetap stabil," tegasnya.
Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis dalam memotong mata rantai distribusi yang panjang serta memberikan akses ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat desa. Pembentukan Koperasi Merah Putih, harus disinergikan dengan kebijakan pengendalian inflasi agar dapat memberikan efek langsung terhadap kesejahteraan warga.
"Kita harus tanggap terhadap dinamika harga dan ketersediaan barang pokok. Di sisi lain, kita juga harus responsif terhadap kebijakan pusat seperti pembentukan Koperasi Merah Putih yang bisa jadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Jika koperasi ini dikelola dengan serius, maka dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gusnan juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebutkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu atau dua instansi, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antara OPD teknis, pelaku usaha, dan masyarakat.
"Sinergi antar sektor menjadi kunci keberhasilan kita dalam mengatasi inflasi. Pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi yang menyeluruh, baik dalam hal data, strategi distribusi, maupun penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi," pungkasnya.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan pembentukan Koperasi Merah Putih di Bengkulu Selatan bisa segera terealisasi dalam waktu dekat dan menjadi model pemberdayaan ekonomi yang efektif di tingkat akar rumput. Pemerintah juga menargetkan, stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus dijaga menjelang semester kedua tahun 2025. (Adv)
