Bengkulu Tengah, Bengkulutoday.com - Wajah dunia pendidikan di daerah ini sungguh miris dan memprihatikan. Betapa tidak, sekolah yang bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara 4 ini proses kegiatan belajar mengajar harus berlangsung dalam kondisi yang serba kekurangan sarana dan prasarana.
SMK Nusantara 4 berlokasi di Desa Kelindang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak berdiri 3 tahun lalu, sekolah itu masih digratiskan.
"Ya begitu mas kondisinya, itu seng sudah mau copot, sebagian ada dinding dari triplek tapi sudah rapuh akibat hujan. Sekolah ini telah berdiri sejak 3 Tahun lalu. Sekolah kami ini gratis," kata Pauzan, salah satu tenaga pendidik SMK Nusantara 4 saat ditemui jurnalis pada Selasa (16/7/2019).
Pauzan mengungkapkan, tanpa dinding, sebanyak 40 siswa dan siswi melaksanakan kegiatan pada ruang berlantai tanah, beratap daun rumbia dan plastik. Meski telah melaporkan kondisi ini kepada dinas terkait untuk mendapatkan perhatian, namun hingga saat ini belum mendapatkan titik terang.
Pauzan menegaskan, meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana, tak menyurutkan 18 tenaga pendidik mengabdikan diri untuk mengajar pada sekolah yang dapat ditempuh dengan perjalanan selama 10 menit dari jalur Lintas Bengkulu-Kepahiang ini.
"Guru berstatus sukarela, 10 menit dari jalur lintas. Masyarakat disini hanya berpenghasilan 500 hingga 600 ribu perbulan. Kami ikhlas, yang penting anak - anak tidak putus sekolah itu saja. Kemaren kami berhasil menjeput salah satu anak yang bekerja di kebun kopi milik orang tuanya agar kembali bersekolah," imbuhnya.
Pauzan menambahkan, seluruh siswa mengaku selalu bersemangat sekolah meski kondisi sekolahnya jauh dari kata layak dan aman. Tak ada pilihan lain, sekolah itu satu-satunya yang terdekat yang bisa dijangkau. Sekolah lain berjarak puluhan kilometer, untuk mencapainya mereka harus berjalan kaki memalui jalur perbukitan.
"Dengan ini kami hanya menginginkan perhatian dari pemerintah, agar kiranya bisa membangun sekolah kami, itu saja mas. Mereka juga putra-putri bangsa, berhak mengenyam pendidikan yang layak seperti didaerah lain," pungkasnya.
Siapa bertanggung jawab?
Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten -kota sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
Pemerintah memutuskan melaksanakan penuh kebijakan di bidang pendidikan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai pada 1 Januari 2017.
Lebih jauh dia mengatakan berdasarkan UU itu, Pemerintah kabupaten -kota bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SD/SMP, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
Kewenangan-kewenangan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa.
(Ism)
