Kepahiang, Bengkulutoday.com - Anggota DPRD Kepahiang Edwar Samsi Kamis (12/7/2018) menyatakan jika pengawasan DPRD Provinsi Bengkulu belum lah maksimal, pasalnya sejumlah kegiatan pekerjaan pembangunan di Kabupaten Kepahiang batal terrealisasi pada tahun anggaran 2017. Dijelaskan, pada tahun anggaran 2017 lalu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dianggarkan untuk pembangunan Kabupaten Kepahiang sekitar Rp 57 Miliar antara lain pembangunan jalan Tebat Monok-Simpang Waim, pembangunan jembatan, pelapis tebing dan irigasi.
"Hanya saja, realisasi anggarannya sekitar Rp 10 Miliar saja dengan alasan terjadinya gagal, oke kita terima karena itu masalah teknis,"ujar Edwar.
Namun, kurang maksimalnya pengawasan yang dimaksud dikatakan Edwar, seharusnya anggaran yang batal terrealisasi tahun lalu tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2018. Berdasarkan bukti yang ia ketahui, realisasi pekerjaan fisik malah dialihkan.
"Pada kenyataannya pada tahun anggaran 2018 realisasi pembangunan yang batal direalisasikan tahun lalu itu tidak ada, bahkan terjadinya pengalihan. Buktinya, pembangunan jembatan Tanjung Alam tidak ada, malah dialihkan pada pembangunan jembatan Suro Bali, kurangnya pengawasan yang kita maksud itu ada bukti,"jelas Edwar. [MY]
