Pastikan Hak Pilih WBP Terpenuhi, Karutan Bengkulu Hadiri Rakor Bersama Pemprov Bengkulu

Karutan Bengkulu

BENGKULU - Karutan Bengkulu, Farizal Antony menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Rabu (22/5). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu tersebut membahas persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Terutama terkait masalah identitas warga binaan. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten I Pemda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, serta dihadiri juga oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu, Teguh Wibowo, Komisioner KPU Provinsi, Alpin Samsen, Kepala UPT Pemasyarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten dan Kota serta sejumlah pejabat pemda terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Khairil Anwar menegaskan rapat tersebut digelar sebagai upaya dalam mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024, serta memastikan setiap warga negara yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses berdemokrasi. Untuk itu Khairil Anwar meminta kepada semua pihak baik Pemerintah Daerah, KPU maupun UPT Pemasyarakatan dapat bekerja sama dalam memastikan identitas warga binaan Lapas dapat terverifikasi dengan baik, sehingga mereka dapat menggunakan hak politiknya pada Pilkada mendatang.

"Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan hak pilih setiap warga negara yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terakomodir dengan baik. Untuk itu saya berharap kita semua dapat bekerja sama terutama dalam mengatasi masalah identitas warga binaan yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyalurkan hak pilih mereka," ujar Khairil Anwar. 

Senada dengan penyampaian Khairil Anwar, Kadivpas Kemenkumham Bengkulu, Teguh Wibowo juga memastikan bahwa seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan telah berkomitmen untuk memenuhi seluruh hak Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dalam menyalurkan hak pilih mereka dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Hal ini juga berkaitan dengan upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan yang mungkin saja bisa terjadi selama masa Pilkada. 

"Tentunya kami terus berkomitmen untuk dapat memenuhi setiap hak warga binaan, termasuk dalam penggunaan hak pilih mereka pada Pilkada mendatang. Hal ini juga merupakan salah satu upaya kami dalam mengantisipasi munculnya gangguan kemanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada," ungkap Teguh.

Sementara itu, Karutan Bengkulu, Farizal Antony menyampaikan, berkaca pada pelaksanaan Pilpres 2024 lalu permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak pilih warga binaan di lokasi khusus seperti Rutan Kelas IIB Bengkulu adalah penetapan jumlah DPT. Hal ini disebabkan kondisi UPT Pemasyarakatan yang fluktuatif sehingga mempengaruhi jumlah DPT yang telah ditetapkan.

"Sebagai upaya dalam memenuhi hak pilih warga binaan, Rutan Bengkulu telah melakukan kerja sama dengan Dukcapil Kota Bengkulu untuk melengkapi data identitas warga binaan. Namun sayangnya kendati telah memiliki data identitas kependudukan, masih ada sejumlah warga binaan yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dikarenakan terbentur pada regulasi penetapan DPT. Permasalahan serupa juga terjadi hampir di seluruh UPT Pemasyarakatan se-Provinsi Bengkulu, hal ini dikarenakan kondisi lapas/rutan yang fluktuatif sehingga mempengaruhi jumlah DPT yang telah ditetapkan. Untuk itu kami berharap melalui koordinasi ini kita dapat sama-sama mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga nantinya hak pilih seluruh warga binaan dapat tersalurkan," pungkas Farizal.