Bengkulutoday.com, Jawa Barat - Bertempat di Warung Pasta, Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, cut out Yayasan Ahimsa Indonesia mengadakan dialog terbuka dengan tema “Papua Adalah Kita, Mari Bersama Bangun Papua”, 23 Oktober 2019, pukul 15.30 - 17.30 WlB. Kegiatan dihadiri 60 orang dari elemen mahasiswa dan pemuda. Bertindak selaku narasumber yaitu : Dr. Tony Doludea (Abdurahwan Wahid Center/Antropolog UI, Abdurahman Mustafa Werfete (Sekretaris IMAPA/Ketua Forum Mahasiswa Primordial Indonesia), Muhammad Farid (Direktur Program Eco Nusa Fondation), Budi Arwan, S.STIP, M.Si. (Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kemendagri).
Dr. Tony Doludea, mengatakan Prov. Papua terdiri dari 300 suku dengan beragam bahasa yang terletak di Pegunungan, Pantai, lembah dan sebagainya. Macam macam suku tersebut mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Banyaknya suku yang ada di Papua dengan gaya hidup yang berbeda misalnya hidup di pepohonan, di lembah – lembah sehingga identik dengan kemiskinan.
Fasilitas di Provinsi Papua tidak seperti di kota besar, dengan pendidikan yang terbatas dan sarana transportasi yang masih minim. Luas wilayah yang 3,5 kali lebih besar dari pulau Jawa maka membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk berkeliling di Prov. Papua.
Menurutnya, saat ini yang diperlukan agar Papua dapat keluar dari masalah adalah bersatu dari berbagai stake holder yang ada, bukan siapa yang mengklaim ahli dalam memecahkan masalah Papua. Karena Papua bukan objek, Papua sama seperti kita.
"Kejadian di Papua beberapa waktu yang lalu karena ada pihak ke 3 yang bermain. Oleh karenanya kita jangan mau di adu domba. Kejadian di Papua karena ada orang tertentu yang menyebarkan hoaks dan saat ini sudah menjadi tersangka," ungkapnya.
Dikatakannya, kerusuhan yang mengakibatkan suku pendatang meninggal lebih dari 30 lebih orang, bukan tipikal orang Papua. Kalau perang suku biasa disana dan memang bagian dari adat mereka dan tidak banyak korban yang jatuh paling satu dua, dan sebagai gantinya mengadakan ritual potong babi.
"Permasalahan Papua yang terjadi kemarin bukan permasalahan asli namun buatan, kalo tidak hati hati menyikapinya Papua akan pisah dari NKRI. Hambatan yang ada disana bisa diatasi dengan cara merangkul pihak – pihak yang bertikai", tegasnya.
Sementara Abdurahman Mustafa Werfete, mengatakan Kenapa ada rentetan peristiwa di Papua beberapa waktu yang lalu, karena pemerintah Pusat masih kurang serius di dalam mencari solusi agar Provinsi Papua terbebas dari keterbelakangan.
"Adanya tokoh Papua yang di undang Presiden di Istana masih menjadi bahan perdebatan panjang di Orang Asli Papua (OAP) di Jabodetabek. Mereka yang diundang mewakili siapa, karena orang Papua yang merasakan kinerja Pusat ada di daerah, hal tersebut perlu dikoreksi. Program yang bagus dari pemerintah pusat biasanya hanya anak-anak pejabat atau orang –orang tertentu yang dapat sehingga tidak langsung menyentuh kepada masyarakat yang memang membutuhkan, oleh karenanya perlu dikaji ulang", terangnya.
Sambungnya, Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, sekitar 1,5 trilyun atau 2% persen dari DAU, namun ada beberapa bidang yang belum bisa dijalankan secara utuh. Langkah langkah yang dilakukan pemerintah bagus terhadap Otsus namun juga ada yang keliru. Maka sampai hari ini, masih ada mahasiswa Papua yang menyatakan Indonesia tidak sayang kami.
"Saat ini yang perlu kita kerjakan, kita saling menjaga, membantu satu sama lain untuk menguatkan keutuhan NKRI . Oleh karenanya sebaiknya perwakilan Pusat sering main - main ke Indonesia Timur jadi dapat mengetahui mereka seperti apa dan maunya apa, agar nantinya ada sinergi dengan masyarakat", jelasnya.
Disamping itu, Muhammad Farid (Direktur Program Eco Nusa Fondation), mengatakan Banyak di masyarakat melihat Papua dari sisi negatifnya saja, padahal banyak hal positif yang bisa diangkat masalah Papu Saat ini yang kita butuhkan bagaimana kita membangun Papua bersam Program Eco Nusa antara lain mengeksplor kelebihan positif dari Papua misalnya keanekaragaman hayati, bukan hanya budayanya saja. Mungkin hal itu yang membuat Papua merasa asing di masyarakat kita, karena kita tidak banyak tahu tentang Papu
"Berita positif tentang Papua dan Papua Barat kita eskpose, luar biasa prestasi mereka. Ada yang menjadi pilot dan lain-lain. Kerusuhan kemarin bukan asli tetapi dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawa Karena selama ini orang Papua adalah orang yang sangat ramah, sopan, susah untuk membuat orang Papua emosi namun jangan coba-coba membuat mereka emosi", kata Farid.
Selain itu, kata Farid, SDA Papua luar biasa banyak bagaimana kita membangun Papua kedepan, orang asli Papua harus jadi yang terdepan didaerahnya. Kita mau orang asli disana yang menjadi manager, bukan orang pendatang. Tinggal kita kondisikan, apa yang kurang, dari bahasa, makanan, bagaimana memandu wisata dengan baik dan sebagainya, kita perlu memberikan pengajaran. Papua adalah kita, banyak cerita prestasi dari anak anak Papua yang sebagai warga Indonesia kita juga senang.
Ditambahka Budi Arwan, S.STIP, M.Si. (Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kemendagri) bahwa Dana Otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021 maka UU nya harus direvisi pada tahun 2020, gimana perkembangannya apakah lanjut atau tidak, ini masih dalam proses. Kebijakan otsus tidak terbatas waktu, ketika Papua mendapatkan Otsus maka kebijakan otsus akan terus berjalan.
Menurutnya, definisi Orang Asli Papua beragam pemaknaan, hal ini tidak perlu dipersoalkan, karena masyarakat yang berasal dari Ras Melanesia termasuk Papua diakui keberadaannya oleh pemerintah.
"Kita harus berikan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat Papua agar mereka dapat berkembang mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia. Papua dan Papua Barat ada kemajuan dan progres kearah yang lebih baik. Untuk menyelesaikan masalah Papua butuh proses. Mari kita lakukan apa yang Papua bisa", tutupnya. (Ad)
