Bengkulutoday.com – Menjadi kepala daerah maupun pemimpin suatu intansi harus siap dengan segala resiko. Terlebih menyoal kebijakan yang diambil dalam pengelolaan anggaran sebagai penunjang efektivitas pengelolaan kegiatan tersebut.
“Segala sesuatu itu memiliki resiko. Apalagi menjadi seorang kepala intansi, kita harus berani mengambil kebijakan dalam pengelolaan anggaran,” kata Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, Selasa (31/12/2019), saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) Kinerja Semester II Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Bengkulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Menurut Suharto, wajar jika beberapa waktu belakangan banyak terjadi mutasi kepala intansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Memang untuk memaksimalkan kinerja dan efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, harus disertasi dengan kebijakan yang adil. Jika Kepalanya saja tidak berani dan takut-takut dalam mengelola anggaran yang ada, ya lebih baik mundur saja,” katanya di hadapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Bengkulu.
Apalagi, jika kepala intansi tersebut tidak bijak dalam membuat program kerja. Maka bentuk kemubaziran anggaran jelas berpengaruh terhadap kinerja yang ada.
“Kegiatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, saat ini harus berdasarkan kebijakan pengeloaan anggaran demi menunjang capaian indikator kinerja. Semakin transparansi dan bijak kita dalam membuat program, maka semakin tinggilah angka efektivitas pembangunannya,” jelas Suharto. (Bisri)
