Bengkulutoday.com - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlotul Ulama Provinsi Bengkulu Dr Zulkarnain Dali turut menyesalkan tindakan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah. Osamah, dalam cuitannya dinilai mencampuri urusan politik dalam negeri. Padahal menurut Zulkarnain Dali, seharusnya Arab Saudi memahami hubungan baik yang telah terjalin antara RI dan Arab Saudi.
"Sebagai bagian dari NU, kami tentu menyesalkan tindakan Dubes Arab Saudi, sebab, hal itu dapat memicu sentimen lebih luas. Di negara ini, saat ini sedang memasuki tahun politik, sebaiknya menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat memicu polemik, terlebih, ini menyangkut marwah organisasi," kata Zulkarnain Dali, Selasa (4/12/2018).
Zulkarnain menambahkan, pihaknya akan mematuhi dan mendukung keputusan PBNU dalam menyikapi cuitan Osamah, Dubes Arab Saudi.
Sebelumnya, Ketua PBNU Said Aqil menyayangkan pernyataan duta besar Arab Saudi terkait kegiatan Reuni 212. Duta besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al-Suabi, dalam akun Twitternya menyebut bahwa Reuni 212 adalah reaksi dari pembakaran bendera berlafalkan tauhid oleh organisasi yang sesat dan menyimpang.
Menurut Said, organisasi sesat yang dimaksud oleh Osama adalah GP Ansor. Sehingga ia keberatan dan terhina atas pernyataan Osamah.
“Osamah menyebut Reuni 212 itu demi persatuan umat Islam (atas) reaksi terhadap pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh organisasi sesat, maksudnya (GP) Ansor kan. PBNU merasa dihina dengan pernyataan ini, karena ini jelas-jelas kesalahan atau tidak mengerti etika diplomasi,” ujar Said Aqil di Kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).
Twit yang diunggah oleh Osama beberapa waktu lalu itu sudah dihapus. Meski demikian, Said meminta Kemenlu untuk memberikan nota kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk segera memulangkan Osamah.
Ia menilai pemulangan Osama merupakan sanksi yang tepat. Sebab Osamah dinilai gegabah karena mencampuri urusan negara lain, yang sudah diselesaikan jauh-jauh hari.
“Tidak boleh ikut campur urusan negara lain dan kita masalah bendera sudah selesai. PBNU sudah kita sayangkan ada pembakaran bendera. Walau pun itu bukan bendera tauhid, itu HTI, itu sudah ada sanksi hukum, sudah divonis pelaku,” tuturnya.
“Namun sekarang malah diungkit-ungkit lagi dengan dua kesalahan. Satu mengatakan bendera Tauhid, dua organisasi sesat,” imbuhnya.
Said mengungkapkan sudah bersurat dengan Kemenlu. Pihak Kemenlu, kata dia, juga sudah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi.
“Tadi kita minta tarik aja, ganti yang baru. Ini bukan hanya menghina NU, tapi merusak hubungan Saudi dan Indonesia,” tandasnya.
Berikut pernyataan sikap PBNU
"Dalam hal ini kami menyampaikan:
1. Dalam pandangan kami Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik yakni mencampuri urusan politik satu negara di luar kewenangannya, hal ini jelas menganggu hubungan diplomatik RI-saudi Arabia atas dasar ini kami menyampaikan protes keras.
2. Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan "Jamaah Almunharifah' (organisasi sesat) padahal terkait hal ini gerakan pimpinan pemuda Ansor telah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran tersebut, dan tindakan tersebut di luar dari SOP GP Ansor bahkan kami keluarga besar NU menyesalkan tindakan tersebut.
3. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan nokta kepada pemerintah Saudi Arabia agar memulangkan, menarik saudara Osamah sebagai bagian sanksi atas tindakannya yang gegabah mencampuri politik Indonesia.
[Bram]
