Skip to main content
hukum
ASN Bappeda Kota Bengkulu saat menghadiri pemeriksaan di Kejari Bengkulu

Lagi, 3 ASN Pemkot Bengkulu Diperiksa Jaksa Soal Pajak Jual Beli Hotel Samudra Dwinka

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Bengkulutoday.com - Kejaksaan Negeri Bengkulu saat ini tengah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah ASN Pemkot Bengkulu. Mereka diperiksa terkait dugaan penyelewengan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penjualan lahan dan bangunan Hotel Samudra Dwinka. 

Pekan lalu, penyidik Kejari telah memeriksa dua ASN Pemkot Bengkulu dari OPD Bapenda yakni Gita Gama Putra dan Hakiman. Sebelum memeriksa dua ASN tersebut, Kejari juga telah memeriksa dua ASN lainnya yakni Berliana dan Derri Puspa Sari.

Perkembangan terbaru, pada Selasa (16/10/2018) Kejari kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus itu. Kali ini, 3 ASN Pemkot Bengkulu diperiksa, masing-masing Yuyun Aprianto, Feri Arianto dan Gusti Damayanti.

Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Oktalian membenarkan pemeriksaan ketiga ASN terkait perkara dugaan penyimpangan pajak lahan dari penjualan Hotel Samudra Dwinka. Namun Oktalian belum menjelaskan hasil dari pemeriksaan. 

Apa itu Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Berdasarkan sumber yang dirangkum media ini, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Pada awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Januari 2011, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bengkulu melalui OPD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dari informasi sementara yang terhimpun, nilai jual lahan dan bangunan Hotel Samudra Dwinka mencapai Rp 30 miliar. Nilai penjualan itu dikutip dari Bengkuluekpress.com. Jika dihitung besarnya pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1,5 miliar. 

Nah, Kejaksaan Negeri Bengkulu menduga ada penyimpangan dalam pembayaran pajak BPHTB tersebut. [JS]

Facebook comments

polda

 

Berita Terkait