Bengkulutoday.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menyoroti pentingnya penyesuaian usulan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan.
Dia menekankan perlunya usulan formasi ASN dan PPPK yang lebih merujuk kepada kebutuhan lokal.
Lanjutnya, dia menilai bahwa usulan yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mencakup kebutuhan riil di daerah, terutama dalam mengakomodasi ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang perlu ditingkatkan statusnya menjadi ASN.
"Bahwa usulan pengadaan ASN oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mencakup kebutuhan daerah yakni hanya sekitar 500-an saja, sementara masih ada ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang perlu diakomodir menjadi ASN,” ungkapnya di Bengkulu, Senin (26/2/2024).
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pendataan yang akurat serta memproses kebutuhan tenaga kerja yang sesuai.
Hal ini penting untuk memastikan rekrutmen yang tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis.
“Kita perlu tenaga teknis yang benar-benar kompeten sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti ahli IT di bidang jaringan, software, dan teknologi digital. Jangan biarkan tenaga teknis hanya menjadi alat untuk merekrut orang yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai," pungkasnya. (Adv)
