Bengkulu Utara, Bengkulutoday.com - Ketua DPD KNPI Bengkulu Utara inisial He dan bawahannya inisial Ba, dilaporkan ke Polisi atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Kalman Darmawi. Pelapor adalah Gulam Wahyudi, kakak kandung korban, sedangkan korban diketahui menjabat sebagai sekretaris Dinas Pariwisata Bengkulu Utara.
He saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bengkulu Utara, sedangkan Ba adalah salah satu bawahannya yang menjabat sebagai Kabid di Dinas yang dipimpin He.
Laporan disampaikan ke Polres Bengkulu Utara pada Selasa (10/4/2018) kemarin. Dalam keterangannya yang dilansir dari Pedomanbengkulu.com, Gulam menjelaskan kronologis kejadian penganiayaan itu. Saat itu, pada hari Selasa (10/4/2018), Kalman yang merupakan korban dan adik kandungnya sedang mengikuti rapat di Pemda Bengkulu Utara. Rapat tersebut membahas persoalan aset daerah Pemda Bengkulu Utara.
Namun karena terjadi beda pendapat salah satu Kabid di Dinas Pemuda dan Olahraga inisial Ba mendatangi korban kemudian melakukan aksi pemukulan dibagian kepala dan juga menendang lutut korban. Sementara He juga melakukan pemukulan dibagian belakang badan korban.
Dari keterangan korban, sebelum melakukan aksi penganiayaan, salah satu pelaku sempat berucap "belum tenang darah saya jika belum dapat memukul kamu", seperti dikutip dari Bengkuluinteraktif,com.
"Kami sepenuhnya menyerahkan kasus ini ke pihak Polisi agar melakukan penindakan sesuai proses yang ada," kata Gulam Wahyudi, kakak kandung Kalman Darmawi.
Atas laporan itu, Kapolres Bengkulu Utara AKBP Ariefaldi melalui Kasat Reskrim AKP M Jufri mengatakan akan menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku. "Tentunya setiap laporan yang masuk akan kita proses," kata M Jufri.
Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Dr Haryadi mengatakan kejadian itu merupakan musibah yang disebabkan kedua belah pihak sama-sama terpancing emosi. "Selaku pimpinan sekaligus orang tua, saya merasa prihatin dan berharap kepada semua pihak untuk dapat menahan diri," kata Haryadi.
Sebelumnya, upaya mediasi juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara, namun tidak menemukan sepakat.
[Ahmad Junaidi]
