Bengkulutoday.com - Ratusan petugas juru parkir (Jukir) yang tergabung dalam Himpunan Parkir Kota Bengkulu (HPKB) melakukan aksi demo di depan Kantor Wali Kota Bengkulu, Senin (20/1/2020). Dalam aksi tersebut, massa meneriakkan penolakan terhadap kebijakan Pemkot Bengkulu yang Melakukan pengelolaan parkir melalui pihak ketiga.
Menurut pendemo, pengelolaan lahan parkir oleh pihak ketiga merugikan mereka.
Aksi pendemo ditemui oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon didampingi oleh Kasatpol PP, Hermansyah.
"Tolong Pak Sekda yang kami hormati, tolong pak," teriak ibu-ibu yang memprotes kebijakan tersebut.
Massa meminta Pemkot Bengkulu memutuskan kontrak pengelolaan parkir di zona 6 oleh pihak ketiga, yakni CV Putra Wijaya.
Mereka merasa ditindas oleh pihak ketiga dengan menaikkan setoran tiga kali lipat, dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1,5 juta.
Mereka juga meminta Pemkot Bengkulu membatalkan wacana pengelolaan 12 zona parkir oleh ketiga.
Dari data Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, diketahui ada sebanyak 566 titik parkir, namun dalam kenyataannya ada sebanyak 622 titik parkir.
Sementara itu, Marjon beralasan, dengan di pihakketigakan pengelolaan parkir, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Terkait tuntutan massa agar pengelolaan 12 zona parkir tidak dipihakketigakan, Marjon mengatakan bahwa pengelolaan parkir oleh pihak ketiga akan melalui proses lelang secara terbuka. Sementara menanggapi pengelolaan parkir oleh CV Putra Wijaya, Marjon menjelaskan pihaknya akan melakukan evaluasi.
Aksi berlangsung dari sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Usai melakukan aksi yang berlangsung kondusif, massa kemudian membubarkan diri. (Brm)
