Bengkulutoday.com - Jaringan Intelektual Manifesto Muda (JIMM) akan menggelar demo pada Senin 22 Oktober 2018 di depan Kantor Gubernur Bengkulu. Ketua JIMM Heru Saputra mengatakan, demo untuk mengkritisi kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu yang dinilai tidak profesional dan tidak independen.
Selain itu, demo juga akan menuntut Kepala ULP Provinsi Bengkulu mundur dari jabatannya dan diganti dengan yang baru. Tidak hanya kepala ULP, semua jajaran ULP juga diminta mundur oleh JIMM.
"Pemprov harus segera membentuk personil ULP baru, batalkan semua pemenang lelang proyek 2018 yang bermasalah dan segera black list PT SAM," kata Heru Saputra dalam rilisnya yang diterima media ini, Jumat (19/10/2018).
Menanggapi tuntutan JIMM, Kepala ULP Pemda Provinsi Bengkul Juni Irawati dengan terbuka mempersilahkan siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab kata Juni, penyampaian aspirasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Terlebih aspirasi itu disertai dengan pendapat yang objektif dan juga data yang valid.
"Kami sangat berterimakasih jika ada masyarakat yang memberikan masukan dan kritik untuk kebaikan kami, terlebih jika kritik tersebut merupakan bentuk kontrol terhadap kinerja kami, tentu kami akan tanggapi dan evaluasi," kata Juni.
Terkait adanya tuntutan PT SAM untuk diblack list, Juni mempertanyakan kesalahan apa yang diperbuat oleh perusahaan tersebut. "Data kesalahannya apa silahkan sampaikan kepada kami," tanggapnya.
Sebab kata Juni, setiap pemenang lelang jika ada yang diindikasikan melanggar aturan, pihaknya terbuka untuk menerima klarifikasi asalkan diserta data dan bukti yang relevan.
"Mohon dibantu ULP ini, jika ada yang dinilai tidak independen dari sudut pandang apa, silahkan disampaikan," tambahnya.
Sementara menurut Direktur Humas Lembaga Informasi Publik untuk Transparansi dan Advokasi Negara, Riki Susanto, pihaknya menilai kinerja ULP di Pemda Provinsi Bengkulu sudah cukup baik dibanding sebelumnya. Bahkan Riki menilai ULP saat ini sangat independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. "Pengamatan kami, ULP sudah cukup profesional dalam bekerja," sampai Riki. [Br]
