Seluma, Bengkulutoday.com - Bawaslu Kabupaten Seluma merilis 5 kecamatan di kabupaten itu yang masuk kategori daerah rawan politik uang (money politik).
Lima kecamatan itu adalah:
1. Kecamatan Seluma Utara, dari 36 TPS, 10 TPS merupakan TPS rawan money politik
2. Kecamatan Ulu Talo, dari 21 TPS, 5 TPS diantaranya rawan money politik
3. Kecamatan Seluma Selatan, dari 40 TPS, 5 TPS diantaranya rawan money politik
4. Kecamatan Sukaraja, dari 100 TPS, 3 TPS masuk daerah rawan money politik
5. Kecamatan Air Periukan, dari 68 TPS, 3 TPS diantaranta rawan money politik.
Komisioner Bawaslu Seluma Iwan Setiawan mengatakan, variabel kerawanan ini diukur berdasarkan pendataan petugas di lapangan, sehingga data tersebut sesuai dengan data sebenarnya.
“Data ini tidak terlalu signifikan, hanya saja tetap akan kita lakukan pengawasan,” tegas Iwan kepada wartawan saat menggelar Pers Rilis Indikator Kerawanan Money Politics di Sekretariat Bawaslu Seluma, Senin, 15 April 2019.
Dijelaskannya, Untuk isu money politics memang yang tersebar di masyarakat ada beberapa saja. Hanya saja untuk laporan dari masyarakat tidak ada yang berupa laporan resmi yang melampirkan bukti dan saksi. Sehingga hanya dijadikan dasar awal untuk melakukan investigasi.
“Angkanya juga tidak terlalu signifikan, Bawaslu juga menyoroti banyaknya Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) di beberapa TPS yang menjadi sorotan Bawaslu, sehingga terus dilakukan pengawasan,” imbuhnya.
Disampaikannya, selain kerawanan money politics, Bawaslu juga menyampaikan bahwa berdasarkan indikator yang sifatnya dugaan, ada KPPS yang terindikasi tidak netral atau mengkampanyekan salah satu peserta pemilu. Diketahui seperti KPPS di Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan.
“Itu ada indikasinya, makanya kita masukan dalam indikator, 10 di antara indikator, salah satunya terkait ketidaknetralan penyelenggara pemilu, data ini sesuai petugas di lapangan,” ujarnya.
Ditambahkannya, indikator yang dilakukan pendataan di setiap Kecamatan yakni, adanya TPS yang dekat dengan posko tim kampanye, adanya TPS yang mengalami kerusakan logistik, terdapat praktik menghina agama, suku dan ras.
“Untuk indikator TPS yang dekat dengan perguruan tinggi, di Seluma tidak ada, karena kita tidak ada perguruan tinggi,” jelasnya.
[yk]
