Bengkulutoday.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu pada Rabu (22/06) pagi menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi.
Ketua Umum KAMMI Kota Bengkulu, Ricki Pratama Putra mengatakan maksud dan tujuan aksi unjuk rasa tersebut adalah menyoroti persoalan yang saat ini tengah menjadi isu krusial secara nasional.
Pihaknya meminta agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan LGBT hingga vaksinasi halal bagi umat muslim.
Salah satunya diperlukan sanksi terkait LGBT dalam RKUHP. Sebab dalam beberapa hari terakhir isu LGBT diangkat sejumlah figur publik yang dampaknya justru membuat masyarakat resah akan maraknya hal tersebut.
Ricki menyoroti kekosongan hukum tentang penyimpangan seksual LGBT karena tidak ada satu pun hukum positif yang melarang LGBT serta propagandanya di publik.
Kemudian KAMI mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan penunjukan pejabat kepala daerah menyusul penunjukannya yang tidak teratur berdampak pada pemilihan Kada semena-mena.
Selain itu pihaknya mendesak pemerintah menjamin kesejahteraan, keselamatan dan keamanan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 dan tak ingin pelaksanaanya berkaca dengan pemilu sebelumnya.
"Kami juga mendesak pemerintah melaksanakan vaksinasi halal untuk ummat muslim, juga harus ada jaminan ketersediaan vaksin guna menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang saat ini tengah mewabah," katanya.
"Terakhir kami mendesak Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Pemerintah India untuk menghentikan segala bentuk persekusi kepada umat Islam di India," demikian Ricki.
Namun aspirasi tersebut hingga akhir acara tidak mendapat sambutan dari Anggota Dewan sehingga massa hanya menitipkan tuntutannya kepada Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Bengkulu. (*B)
