Tinjau Perkampungan Nelayan, Jokowi Perintahkan Kapolda Bersihkan “Trawl”

Tinjau Perkampungan Nelayan, Jokowi Perintahkan Kapolda Bersihkan “Trawl”
Tinjau Perkampungan Nelayan, Jokowi Perintahkan Kapolda Bersihkan “Trawl”

Kota Bengkulu, Bengkulutoday.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berserta rombongan dan Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, meninjau perkampungan nelayan Kelurahan Malabero, Rabu (26/11/2014). 

Saat di perkampungan nelayan Kelurahan Malabero, Presiden Jokowi melihat secara langsung kondisi nelayan dan penjual ikan. Karena berdasarlkan informasi yang di dapat, selama ini banyak nelayan-nelayan yang menggunakan “trawl” atau pukat harimau, sehinga merugikan nelayan lainnya.

“Saya perintahkan kepada Kapolda Bengkulu dan Angkatan Laut Bengkulu segera membersihkan aktivitas penangkapan ikan menggunakan trawl ini,” ujar Presiden Jokowi.

Ditambahkan Presiden Jokowi, bahwa penangkapan ikan menggunakan trawl tersebut dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, Ia memerintahkan kepada Kapolda maupun Angkatan Laut membersihkan aktivitas tersebut.

Selain itu, Presiden juga menjanjikan akan memenuhi keluhan para nelayan, yakni perumahan, yang saat ini tanah para nelayan tersebut masih diklaim milik Pelindo.

“Nantinya kita akan selesaikan dengan pihak Pelindo, karena anggarannya memang ada. Tapi nantinya lahan tersebut bukan gratis untuk perumahan nelayan, karena menggunakan lahan pemerintah,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut memberikan bantuan usaha dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.100 juta bagi 15 pedagang ikan. Selain itu, Ia juga menyampaikan akan segera memberikan bantuan kepada para nelayan, yakni kartu BBM. Funsi kartu tersebut dapat diakses di setiap SPBU di Kota Bengkulu tanpa harus membeli di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti  menjelaskan, untuk yang berkaitan dengan trawl itu di larang. Menurutnya, hal tersebut merugikan nelayan-nelayan biasa.

“Kapolda maupun Angkatan Laut harus tegas dalam menyingkapi masalah ini, karena hal ini akan mengurangi hasil nelayan-nelayan biasa,” ungkap Menteri Susi. (LJ)

NID Old
713