Bengkulutoday.com - Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya perbedaan harus dianggap sebagai anugerah dalam kebhinekaan di negara berideologi Pancasila.
“Perbedaan ini harus menjadi suatu warna. Tentunya ini harus disikapi dengan arif dan bijak, persatuan dan kesatuan adalah pengikat sebagai bangsa,” kata Sekjen Kemendagri saat menutup Masa Orientasi Pengenalan Tugas untuk anggota DPRD di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, di Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Timur, Kamis (17/10/2019).
Ia meminta anggota DPRD harus menjadi suri tauladan di dalam penerapan jiwa Pancasila karena Pancasila adalah Ideologi Bangsa.
“Oleh karena itu Pancasila adalah rumah kita, tidak ada lagi ideologi di dalam NKRI selain Pancasila dengan segala penghormatan dan keberagaman suku maupun etnis, oleh karena itu saya harapkan ini menjadi pemersatu bangsa kita untuk menuju kemajuan, kesejahteraan di dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat adil dan makmur,” katanya.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mencari dan mengembangkan potensi unggulan di daerah serta melakukan inovasi terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hadi Prabowo menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global telah melemah yang mempengaruhi harga komoditas, seperti batubara dan karet yang menjadi unggulan ekonomi daerah khususnya di Sumbar, Sumsel dan Riau.
“Karena itu, ini harus dicarikan potensi-potensi unggulan di daerah, harus perlu pengembangan-pengembangan dan juga inovasi-inovasi terobosan agar mampu memberikan kontribusi tercapainya pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Hadi Prabowo mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) memang lemah sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan, baik dari sisi alokasi anggaran pada balai latihan kerja.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk tidak alergi dengan investasi karena bisa menyerap tenaga kerja. “Karena investasi itu adalah upaya di dalam penerapan tenaga kerja dan memberikan penghasilan dan otomatis itu juga kaitannya dengan kecepatan eksekutif Pemda di dalam pelayanan, baik itu perizinan maupun pelayanan pada masyarakat,” katanya.
Sekjen Kemendagri juga meminta agar pemda dan DPRD untuk memperhatikan masalah pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah. “Ini urusan wajib daerah sehingga dapat mendorong agar tingkat kualitas pendidikan, kesehatan, baik itu kesehatan ibu hamil, anak sekolah, balita dan mengatasi masalah stunting,” ujar Hadi.
sumber: kemendagri.go.id
