Bengkulutoday.com, Jakarta - Perhimpunan Mahasiswa Jakarta menggelar diskusi publik dalam menyikapi peran media massa pasca Pilpres 2019 beberapa waktu lalu. Dalam diskusi ini, mahasiswa mengajak media massa dan seluruh lapisan masyarakat turut berperan aktif menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
“Dalam konteks Pileg dan Pilpres misalnya, sebenarnya rakyat tidak masalah siapa yang jadi presiden. Tapi, jangan jadikan momentum ini sebagai momentum membenturkam sesama," tegas Abdul Fatah, Sekjen DPP Ikatan Pesantren Indonesia saat membuka diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019) kemarin.
Fatah mengatakan, persoalan kecil tidak dibesar-besarkan dengan jargon agama. Apalagi memanfaatkan agama untuk kepentingan tertentu. Menurut dia, dalam konteks ini peran pers dan masyarakat benar-benar dibutuhkan.
"Saya tahu persis gejala Arab spring, dan ternyata indikasinya mirip di sini. Artinya, persoalan kecil bisa dibesarkan dengan jargon agama. Kemudian agama jadi jargon untuk kepentingan non agama. Sebagai seorang muslim saya yakin, misi Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau Islam dipakai buat gerakan yang merusak, maka buat apa kita beragama," bebernya.
Di tempat yang sama, perwakilan Dewan Pers, Ahmad Djauhar, mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong media massa untuk tidak terus menerus memberitakan Pilpres. "Tapi pemberitaan orang yang nantinya mewakili masyarakat sepi pemberitaan. Harusnya berita lain juga dimunculkan untuk meredam panasnya situasi. Jadi, media tidak boleh galfok (gagal fokus), harus fokus mengamankan bangsa ini dan mengamankan arah pembangunan bagsa ini," katanya.
Menurut Djauhar, sampai saat ini ada 240 ribu kandidat yang memperebutkan 20 ribuan kursi legislatif. Dan ada 180 juta pemilik suara yang berharap aspirasinya dipenuhi. Apalagi tahun ini adalah pemilu langsung terbesar di dunia dengan pemungutan suara lebih dari 800 ribuan TPS.
"Tapi, saya memberikan apresiasi kepada pers bahwa mereka telah mendorong partisipasi pemilih. Tahun ini golput kurang dari 20 persen. Tentu tugas pers pasca Pemilu ini tidak ringan, artinya mereka harus bisa menempatkan sesuatu sesuai porsinya," katanya.
Sementara, pengamat politik, Karyono, menambahkan pentingnya perdamaian dan kekuatan bersama untuk membangun Indonesia kedepan yang lebih baik lagi. "Apa yg terjadi saat ini menggambarkan bangsa ini sudah terpolarisasi. Dan polarisasi ini sudah akut. Polarisasi bukan cuma pendukung capres, caleg, Tapi juga lembaga, dan bahkan media. Ini harus kita hentikan bersama," katanya.
Lanjut Karyono, polarisasi yang ada merupakan residu dari Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 lalu. Ia mengungkapkan, kondisi ini kemungkinan besar bisa terulang pada pemilu mendatang jika semua pihak tidak mengantisipasi dari sekarang. "Saya memprediksi, Pemilu 2024 mungkin nasibnya sama, yakni terjadi polarisasi. Karenanya, saya berharap elite politik memberikan sikap kenegarawanan. Tapi mudah-mudahan prediksi saya salah," tukasnya. (Sep/lampuhijau.co.id)
