Jakarta - Pengamat Ekonomi Unika Atmajaya, Rosdiana Sijabat menegaskan bahwa UU Cipta Kerja dibuat dimaksudkan dengan bertujuan dalam mendorong perekonomian dan daya saing bagi investor asing agar lebih baik. Pasalnya selama ini, berbagai pelayanan izin dalam berusaha atau investasi diribeti dengan berbagai persoalan agar menjadi lebih sederhana.
Menurutnya yang menjadi ketakutakan dari masyarakat terutama petani, nelayan dari UU Cipta Kerja adalah kekhawatiran investasi asing yang masuk tersebut menggeser ketersediaan bahan pangan dari petani kemudian pemerintah lebih memilih cara impor.
“Dari sisi ekonomi, yakni supply and demand bahwa impor adalah hal yang biasa. Artinya ketika ketersediaan bahan pangan dalam negeri tidak mencukupi maka harus dicarikan solusi melalui impor tersebut, dan itu dijelaskan dalam UU Cipta Kerja, “ ujar Rosdiana dalam diskusi secara virtual dengan tema “UU Cipta Kerja Dalam Kedaulatan Pangan,” Jumat (23/10/2020).
Dengan demikian kata Rosdiana kembali menegaskan bahwa tujuan UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan regulasi terutama perizinan disejumlah kluster tidak hanya buruh, pengusaha tetapi juga petani, nelayan.
Rosdiana juga menjelaskan selama pandemi Covid-19 dan pemerintah provinsi, kabupaten menerapkan pembatasan sosial justru ketersediaan pangan dalam kondisi baik. Meskipun terdapat tujuh provinsi megalami defisit, namun ada beberapa provinsi/kota ada yang surplus. Namun demikian secara global ketersediaan pangan mengalami kenaikan pada pertengahan 2020 dan kuartal kedua mengalami penurunan karena adanya gangguan supply menjadi penyebab.
“Ketersediaan bahan pangan sampai dengan akhir 2020 dan awal 2021 aman, oleh karenanya UU Cipta Kerja saya nilai memperkuat kedualatan pangan. Dengan target pada 2045 menjadi tiga besar ekonomi dunia,” ujarnya.
Ditempat yang sama Graha Abadi Pasyman, Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian berharap UU Cipta Kerja mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan petani dengan mengedepankan hasil pertanian mampu bersaing dikanca global. []
