Bengkulutoday.com - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui calon tunggal Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang diajukan presiden untuk menjadi Kapolri. Pengajuan calon tunggal Kapolri tersebut berdasar pada surat kepada DPR RI dengan Nomor Surat R-02/Pres/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Kapolri.
Ketua DPR RI Dr Puan Maharani yang memimpin jalanya rapat paripurna, Kamis (21/01/2021) menanyakan, "Apakah laporan Komisi III DPR RI, atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?" tanya Puan, seketika dijawab "setuju" oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir baik secara fisik maupun virtual.
Sebelum mendapat persetujuan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melaporkan bahwa Komisi III telah melakukan rangkaian rapat dan uji kelayakan dan kepatutan kepada Listyo Sigit Prabowo. Dimulai dari Kamis 14 Januari 2021, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan hasil pemantauan dan penelusuran keuangan Calon Kapolri. Kemudian disimpulkan, tidak ditemukan transaksi yang mencurigakan dari rekening Calon Kapolri.
Selanjutnya pada hari Senin 18 Januari 2021, Komisi III menggelar RDPU dengan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) guna mengetahui lebih lanjut mengenai rekam jejak Calon Kapolri. Dalam RDPU tersebut diperoleh informasi bahwa tidak terdapat hal-hal yang patut untuk dipermasalahkan dari Calon Kapolri.
Lalu pada 19 Januari 2021 dilaksanakan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus. Dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa Komisi III DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan persetujuan Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Kapolri atas nama Jenderal Pol Drs Idham Azis M.Si dan Pengangkatan Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si sebagai Kapolri. Di hari yang sama Calon Kapolri menyerahkan Makalah kepada Komisi III DPR RI dengan judul "Transformasi Menuju Polri Yang PRESISI (Prediktif-Responsibilitas-Transparansi Berkeadilan)".
Selanjutnya pada hari Rabu 20 Januari 2021, dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Kapolri. Proses tersebut dilaksanakan dengan rangkaian, pertama menyampaikan arah kebijakan Kapolri. Kedua dialog dan tanya jawab kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI dan yang ketiga, pandangan fraksi-fraksi lalu pengambilan keputusan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap Calon Kapolri yang diajukan Presiden.
Sumber : Dpr.go.id
